Sukses

KPK Didorong Kaji Korupsi Dampak Pilkada Langsung

Banyak kepala daerah ditangkap KPK sebagai dampak dari sistem Pilkada Langsung yang penuh politik transaksional.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.

Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak dari sistem Pilkada Langsung yang penuh politik transaksional. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

"Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa,” ujar pria yang disapa Bamsoet ini

“Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," lanjutnya.

Bamsoet mengemukakan banyak pihak menilai penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan. Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.

“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," terang mantan Ketua Komisi III ini.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tingkatkan Pencegahan

Ia menilai dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK di masa mendatang akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," Bamsoet menambahkan.

Politisi Partai Golkar ini menjamin DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif, diyakinkan Bamsoet, DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai, tegas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.