Pemerintah Fasilitasi Perubahan Kebutuhan Tenaga Kerja Akibat Digitalisasi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia agar bisa mengikuti perkembangan jaman lebih cepat dibandingkan lembaga pelatihan lainnya. Langkah tersebut sebagai bentuk mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja di tengah perkembangan digitalisasi saat ini.

"Kita harus bersiap dan mengikuti trend perubahan yang berkembang cepat. Pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang berubah, akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi melalui program pelatihan," kata Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat memberikan paparan pada acara "Dukungan Kemitraan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan Industri Tahap I" di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018).

Dirjen Bambang mengatakan perubahan itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Patut diingat, perubahan pekerjaan ini di satu sisi akan memangkas kebutuhan tenaga kerja konvensional. "Tapi di sisi lain akan memberikan pekerjaan baru yang nantinya akan mendukung perubahan ini,” katanya.

Intinya, dia menekankan perlunya untuk memiliki skema penyiapan tenaga kerja yang mampu memfasilitasi transformasi kemampuan atau kapasitas pekerjaan yang baru.

Dengan adanya skema tersebut, pihak industri sangat dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk melatih tenaga kerjanya di BLK milik pemerintah.

Perkembangan industri yang cepat kata Dirjen Bambang, menghendaki BLK juga memiliki skema transformasi industri kedepan dan pemetaan pasar kerja di masa depan. "Kalau industri berubah tentu dibutuhkan pekerjaan baru, pekerjaan lama akan hilang. Konsekuensinya dibutuhkan skilled yang baru," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2017, Dirjen Bambang mengatakan angka tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan adalah SD sebesar 2,62 persen, SMP (5,54), SMA (8,29), SMK (11,41), Diploma I/II/III (6,88), Politeknik (5,18).

Sementara data BPS Februari 2017, Dirjen Bambang mengatakan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan adalah SD (3,54), SMP (5,36), SMA (7,03), SMK (9,27), Diploma I/II/III (6,35), PT (4,58).

Berdasarkan data tersebut kata Dirjen Bambang yang mengalami penurunan pengangguran terbuka hanya tingkat SD.

"Jadi tertinggi adalah SMK, SMA dan Politeknik. Ini hal aneh kenapa lulusan SMK kok nganggur. Padahal disiapkan untuk langsung kerja. Politeknik juga untuk kerja. Artinya pendidikan kita belum siap pakai, " ujarnya.

Solusi dari permasalahan di atas kata Dirjen Bambang adalah bagaimana lulusan SMK memiliki ketrampilan lebih.

"Dan salah satunya jalan dengan memberikan pelatihan," kata Dirjen Bambang.

Dirjen Bambang mengungkapkan Tahun 2019, Kemnaker telah merancang kegiatan-kegiatan peningkatkan kualitas SDM melalui program pemagangan dengan bekerja sama dengan industri untuk 400 ribu orang.

"Kita harap dari perusahaan bapak-bapak dan ibu bisa berkontribusi karena ini program magang mandiri. Artinya pemerintah hanya fasilitasi kurikulum dan sertifikasinya," katanya.

Acara dukungan kemitraan forum komunikasi LPK dengan industri tahap I dihadiri oleh 30 perwakilan dari 20 industri di kawasan Jababeka Bekasi, 3 Camat di kota Bandung, Kadin prov Jabar, Ketua FKLPI BLK Bandung dan 4 perusahaan di Jabar.

Sementara Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung Edy Harnanto mengatakan tujuan pelaksanaan jejaring kemitraan dengan industri tahap I adalah mengenalkan potensi Bandung yang terfokus di kejuruan manufaktur dan otomotif.

Kedua, mengenalkan potensi BLK Bandung yang bersinergi dengan industri untuk peningkatan ketrampilan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi bidang industri. Ketiga, mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

"Output kegiatan ini adalahterlaksananya kerjasama antara BLK Bandung dengan industri terkait dengan pelatihan sertifikasi maupun penempatan lulusan peserta dari BLK Bandung," kata Edy.

Sedangkan Aris Dwi Cahyanto pengelola kawasan Jababeka mengatakan pihaknya memiliki keyakinan yang tinggi program kerjasama dengan BLK, sharing program atau program mandiri BLK atau program kolaborasi akan menciptakan program suistainable.

(*)