Moeldoko: Titik Rawan Korupsi Harus Dicegah

Kemudian Inspektur Jenderal Kemendagri yang juga hadir di acara tersebut, Sri Wahyuningsih, mengatakan peran inspektorat di tiap daerah perlu diperkuat untuk mencegah tindak korupsi.

"Karena inspektorat tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain," ucap Sri.

Sementara, Timotius Partohap, pejabat di bagian Penelitian dan Pengembangan KPK, menambahkan, KPK melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) pada beberapa pemerintahan daerah kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam.

"Selama ini, publik lebih banyak melihat penindakan KPK sebagai cara yang paling efektif memberantas korupsi. Sementara, pencegahan masih dianggap sebelah mata dan belum banyak mengetahuinya. Padahal, sejak dibentuk 2004 silam, selain menindak para koruptor, KPK juga memiliki program pencegahan sebagai bagian upaya memberantas korupsi," kata Timotius.

Pada diskusi yang sama, Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas, menyampaikan pihaknya tengah merevisi Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

"Revisi dari ini dapat mengakomodasi kolaborasi yang lebih efektif. Upaya peningkatan kolaborasi sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai salah satu kegiatan prioritas pemerintah di tahun 2017," tandas dia.

Selain pakar hukum, acara ini juga dihadiri sejumlah instansi terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prahesti Pandanwangi, serta pejabat dari Kementerian PANRB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).