Buru Pentolan Muslim Cyber Army, Polri Gandeng Kepolisian Korsel

Enam Anggota Muslim Cyber Army Ditangkap Polisi — Petugas kepolisian menunjukkan berkas enam anggota The Family Muslim Cyber Army yang terlibat kasus ujaran kebencian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta (28/2). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri terus memburu pentolan kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang diduga menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Pelaku yang berada di luar negeri pun terus berusaha ditangkap.

Diketahui, salah satu pentolan MCA berinisial SP tengah berada di Korea Selatan. Polri melalui Interpol pun bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menangkap SP.

JK Rowling Tantang Polisi Menangkapnya Pakai UU Ujaran Kebencian Usai Tolak Sebut Transgender Sebagai Perempuan
Geger Akun FB Tulis Ujaran Kebencian soal Puasa, Diduga Milik Caleg DPR Dapil IV Sukabumi
Studi: Ujaran Kebencian Anti-Muslim Melonjak di India

"Yang di luar negeri, sekarang kita kerjasamakan dengan kepolisian Korsel," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Kerja sama tersebut, kata Setyo, dilakukan lantaran Polri tidak memiliki liaison officer (LO) atau perwakilan di Korsel. Sehingga Polri membutuhkan bantuan kepolisian Korsel langsung.

"Mereka kan punya LO atau atase polisi di Indonesia, sementara kita nggak punya. Makanya melalui Interpol nanti," terang dia. Ia menegaskan Polri akan mengusut tuntas jaringan MCA.

Dilaporkan, kelompok ini kerap menyebarkan berita bohong lewat ratusan ribu anggota terkait isu sara, PKI, penyerangan ulama oleh orang gila, hingga fitnah terhadap pejabat pemerintahan.

2 dari 2 halaman

Tangkap Enam Pentolan

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap enam pentolan MCA secara serentak di empat kota berbeda pada Senin 26 Februari 2018. Mereka yakni M Luth (40), Riski Surya Darma (35), Ramdani Saputra (39), Yuspiadin (25), Ronny Sutrisno (40), dan Tara Arsih Wijayani (40).

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Pasal Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 33 UU ITE.