Sukses

DPR: Ada Upaya Memecah Persatuan Jelang Tahun Politik

Bambang menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu SARA

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memprediksi pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Hal itu dianggap dapat menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini menjelaskan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh agama serta rumah ibadah menjadi bukti adanya upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Menurut Bamsoet, pola-pola tersebut pernah terjadi di masa orde baru, modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun, santet sehingga menyebabkan banyak korban.

"Saya ingin Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas," ujar Bambang seperti dilansir dari Antara.

Bambang menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA).

"Pastinya semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat, ini berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat," ujar dia.

Bambang menegaskan bahwa DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan mengawasi pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Wilayah Rawan

Dia menilai langkah-langkah preventif menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan, sehingga DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, dan Pemda agar pelaksaanan pilkada dapat berlangsung lancar.

"Ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," ujarnya.

Bamsoet  juga menekankan agar politik uang dan politik transaksional harus mulai dihindari, kini saatnya mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas.

"Saya harap dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi," Bambang Soesatyo menandaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.