Menaker: Serikat Pekerja Harus Kuat

Oleh Cahyu pada 07 Feb 2018, 10:58 WIB
Diperbarui 07 Feb 2018, 10:58 WIB
Kemnaker
Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, mengimbau kepada pekerja di semua perusahaan untuk memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang kuat. Keberadaan serikat pekerja bisa menjadi media untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, seperti membuat kesepakatan Perjuanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dan perusahaan.
 
“Pemerintah mendorong agar serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan menyusun PKB  yang disepakati pekerja dan pengusaha. Penandatanganan PKB merupakan momentum penting untuk membangun hubungan industrial yang kondusif," ujar Menaker saat menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2018 antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
 
Serikat pekerja juga bisa melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pekerja dan mendirikan koperasi pekerja.
 
Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga melansir data World Bank yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan pekerja terhadap pekerjaannya di perusahaan yang memiliki PKB mencapai  96 persen. Artinya, keberadaan PKB sangat baik bagi perusahaan dan pekerjanya.
 
Data di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, pada 2016 jumlah perusahaan yang memiliki PKB mencapai 13.371 perusahaan. Pada 2017, jumlah itu naik menjadi 13.624 perusahaan.
 
Bagaimana cara membangun serikat pekerja yang baik? Menurut Hanif, waktu yang paling bagus membangun serikat adalah saat sedang tidak terjadi konflik antara pekerja dan perusahaan. Alasannya, serikat pekerja yang muncul pada saat konflik terkesan hanya memberikan perlawanan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, saat perusahaan tidak ada masalah harus diinisiasi membentuk serikat pekerja guna mengakomodir kepentingan pekerja dan pengusaha.
 
Untuk membangun serikat pekerja yang kuat di sebuah perusahaan, lanjutnya, jumlahnya tidak teralu banyak. Pada dasarnya, mendirikan serikat pekerja adalah hak tiap pekerja. Namun, berkaca pada pengalaman, makin sedikit jumlah serikat pekerja di sebuah perusahaan, kian kuat mereka dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga mengimbau supaya perusahaan menyiapkan skema transformasi untuk menghadapi perubahan industri sebagai dampak teknologi digital. Jika skema transformasi sudah jelas, maka perusahaan sudah memiliki antisipasi, sehingga bisa memperlakukan pekerja sesuai dengan perubahan teknologi yang ada. Selain itu, harus ada komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi dampak teknologi digital.
  
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, menjelaskan bahwa tuntutan persaingan semakin luas, tidak hanya datang dari industri perbankan saja, tetapi juga dari luar.  
 
"BNI sudah melakukan transformasi digital banking. Yang paling penting adalah human capital transformation, sehingga para pekerja akan siap menghadapi perubahan teknologi," ucapnya.
 
Oleh karena itu, tambah Baiquni, kesepakatan yang tertuang dalam PKB akan memiliki arti yang penting karena akan menyukseskan apa yang dihadapi BNI di masa mendatang.
 
"Antara unsur pimpinan dan pekerja bisa bersama-sama meningkatkan produktivitas dengan cara memaksimalkan keselarasan antara pekerja dengan strategi perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melakukan dialog antara manajemen dengan pekerja secara periodik," kata dia.
 
Ketua Umum SP BNI, Irfan Verdiansyah, menjelaskan bahwa SP BNI sudah membentuk tim pemantau PKB yang mewakili representasi dari wilayah Timur, Tengah, dan Barat, sehingga semua aspirasi pekerja bisa terakomodir.
 
"Dengan perwakilan dari setiap wilayah, saya harapkan semua aspirasi pekerja bisa diakomodir, sehingga informasi bisa sampai ke semua pihak-pihak yang terkait, baik manajemen maupun pekerja," ujarnya.
 
 
(*)