BPBD Dinilai Lamban Tangani Korban Gempa Banten di Bogor

Oleh Achmad Sudarno pada 26 Jan 2018, 18:25 WIB
Diperbarui 26 Jan 2018, 18:25 WIB
Gempa Banten
Perbesar
Warga Desa Melasari berkumpul di areal tenda pengungsian di perkebunan teh di Cialahab, Desa Melasari, Nanggung, Bogor, Rabu (24/1). Mereka mengungsi akibat gempa Banten yang merusak rumah. (Liputan6.com/Ahmad Sudarno)

Liputan6.com, Bogor - Meski sudah memasuki hari ketiga pascagempa Banten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor belum juga mendapat data riil jumlah kerusakan bangunan maupun jumlah pengungsi.

Padahal, data itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah bantuan yang disalurkan bagi para korban gempa Banten.

Anggota Komisi VI DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibhawa, menyayangkan kinerja BPBD yang belum mendata secara riil jumlah kerusakan rumah maupun jumlah pengungsi akibat gempa 6,1 skala Richter (SR), pada Selasa, 23 Januari 2018.

"Iya lamban, harusnya lebih cepat dari TNI/Polri. Buat apa ada petugas tiap wilayah kalau pendataan saja masih bersifat sementara terus," kata politisi PDIP itu, Jumat (26/1/2018).

Sebab, data itu sangat diperlukan agar bantuan logistik yang disalurkan pemerintah daerah maupun institusi dan elemen masyarakat terbagi rata dan tepat sasaran. Belum lagi, ada warga yang rumahnya tidak rusak, tetapi ikut mengungsi lantaran terancam longsor akibat bukit di sekitar permukiman mereka mengalami retak diguncang gempa.

"Kalau sampai hari ketiga saja belum jelas jumlahnya, gimana penyaluran bantuan mau maksimal," kata dia.

Ironisnya, instansi yang memiliki tugas khusus penanggulangan bencana ini belum menyalurkan bantuan yang betul-betul dibutuhkan para pengungsi. Seperti di beberapa Posko Pengungsian di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti peralatan bayi, dapur umum, dan sarana air bersih.

"Mereka punya mobil dapur umum, harusnya langsung diterjunkan. Mobil itu bukan barang antik yang dipajang di parkiran Kantor BPBD," kata dia.

Karena itu, ia mendesak BPBD dan pemerintah daerah segera mendata lebih akurat dan cepat, di samping supaya masyarakat umum mengetahui jumlah riil kerusakan rumah dan korban pengungsi, juga bisa segera secepatnya menyalurkan bantuan korban gempa Banten dengan maksimal.

"Kami apresiasi pemerintah daerah yang sudah berkerja, tapi lebih mengapresiasi lagi kepada rekan-rekan relawan," ujar dia.

 

2 dari 2 halaman

Tanggapan BPBD

Kondisi pengungsi kobran gempa di Posko Malasari, Bogor
Perbesar
Kondisi pengungsi kobran gempa di Posko Malasari, Bogor

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Koesparmanto, mengaku belum memiliki data riil bangunan rusak maupun jumlah pengungsi. "Belum, masih didata terus," kata Koesparmanto.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Sumardi menyatakan, tidak benar jika BPBD disebut lamban mendata dan menangani korban gempa.

"Itu tidak benar. Kami sudah lakukan kaji cepat dan terus dilakukan sampai sekarang karena masih ada kepala desa yang melaporkan kerusakan," kata dia.

Menurut dia, data yang terekap BPBD hingga Kamis malam jumlahnya masih bersifat sementara, yaitu 661 bangunan. Kerusakan bangunan akibat gempa Banten tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Megamendung, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk, Cibungbulang, Pamijahan, Nanggung, Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, Rumpin, dan Sukamakmur.

"Dari 611 bangunan, 6 di antaranya bangunan masjid, 1 sekolah, 1 puskesmas. Paling banyak kerusakan terjadi di Kecamatan Nanggung," sebut Sumardi.

Sementara terkait bantuan logistik, pihaknya juga telah mengirimkan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, di antaranya beras, mi instan, minyak goreng, terpal, handuk, tikar, family kit, dan alat dapur.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓