Sandiaga: Ada Pelatihan Cara Genjot yang Baik Buat Tukang Becak

Becak Siap Kembali Beroperasi — Tukang becak menunggu penumpang di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/1). Keberadaan becak aktifitasnya kucing-kucingan dengan petugas satpol PP ini akan dilegalkan operesionalnya oleh Gubernur Anies Baswedan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menegaskan akan melarang datangnya tukang becak dari daerah ke Jakarta.

"(Becak dari luar Jakarta) Enggak boleh (datang). Kita pulangi lagi," kata Sandiaga di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (26 /1 2018).

Ia juga menegaskan tidak akan ada penambahan ruang lagi bagi armada becak di Jakarta. Jika ada tukang becak baru di Jakarta, maka akan dilakukan penertiban.

"Tegas saja kan sesuai dengan pergub sekarang aja gitu, (becak) dari luar enggak (ditata). (Becak) Yang ada di sini yang kita tata, dari luar enggak. Kita berikan pelatihan kita pastikan mereka sesuai," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan, pihaknya akan mendata jumlah becak yang ada di Jakarta dan memberikan pelatihan khusus bagi mereka.

"Sekarang becak sudah dikunci, kita angka sudah jelas dan akan adakan pelatihan-pelatihan. (Pelatihan) ya mungkin salah satunya adalah standar pelayanan olahraga gimana cara genjot yang bagus," ucap Sandiaga.

Sandiaga juga mengaku bahwa ia mendapatkan kunjungan profesor dari Universitas Cardiff, Inggris. Kata Sandiaga, profesor itu mengatakan kepadanya bahwa becak bisa menjadi alternatif transportasi publik yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara.

"Kemarin ada profesor yang melihat bahwa sustainable world of transportation ke depan, yaitu untuk transportasi berbasis ramah lingkungan itu salah satunya adalah becak ya tapi bukan becak-becak yang kaya dulu itu listrik di depan terus mereka kasih prototipenya di beberapa kota termasuk di New York. Mereka melihat bahwa ini bisa menggantikan motor yang ada di DKI jadi lebih ramah lingkungan, tidak mencemari polusi dan lain sebagainya," kata Sandiaga.

2 dari 2 halaman

Terbelenggu Kontrak Politik

Rumah DP 0 — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan saat peletakan batu pertama atau ground breaking, Jakarta, Kamis (18/1). Sementara 195 unit sisanya adalah tipe 21 dengan harga jual Rp 185 juta. (Liputan6.com/Pool/Budi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bila dirinya terbelenggu kontrak politik yang sudah ditandatanganinya saat akan membuat kebijakan.

"Tidak terbelenggu. Jadi, janji itu adalah sesuatu yang ketika dibuat sudah dengan pertimbangan. Kami ketika menandatangani itu melihat mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak bisa,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/1/2019).

Dia mencontohkan, pelegalan becak di Jakarta merupakan bagian dari kontrak politik Anies-Sandi dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu yang ditandatangani Anies-Sandi pada 2 Oktober 2016.

Hal itu menurut dia bukan sebuah beban atau belenggu, melainkan janji yang sudah sewajarnya ditepati.

"Kalau saya berjanji, saya harus melunasi," ucapnya.

Meski akan melaksanakan janji-janji kampanyenya, Anies Baswedan menolak anggapan bila kebijakannya bergantung dengan kontrak politik.

"Bukan tergantung, tapi saya melunasi apa yang saya dijanjikan. Sudah janji, kok," ujar Anies Baswedan.

Sementara itu, Wagub Sandiaga Uno mengatakan penataan becak tersebut adalah utang kontrak politik pemerintah sebelumnya yang kini dilunasi oleh Anies-Sandi.

"Becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan, jadi buat kita buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan,” ucap Sandiaga.