Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.

"Pengendara motor wajib pajak. Sama-sama bayar pajak (dengan pengendara mobil dan lainnya) kenapa dilarang. Ini prinsip awalnya, prinsipnya pelanggaran terkait hak asasi," ucap Abdullah di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dia pun menegaskan, larangan tersebut tidak bisa dilakukan, sepanjang Pemda DKI tak memberikan aksesibilitas bagi pengendara motor untuk melintasi jalan tersebut.

"Ada rekomendasi dari Majelis, sepanjang Pemda DKI belum memberikan aksebilitas bagi pengendara motor menikmati jalan Thamrin, Bundaran HI sampai Merdeka Barat, maka larangan itu jadi bertentangan dengan peraturan sebelumnya," ungkap Abdullah.

Dia membantah bahwa pihak pemerintah DKI tak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat ahli. Menurutnya, itu sudah dilakukan.

"Kesempatan itu ada. Kalau pemohon tidak lengkap, diberi waktu 14 hari. Setelah lengkap disampaikan termohon, yaitu Pemprov DKI 14 hari pula untuk beri jawaban, keterangan baik pendapat ahli atau siapa pun untuk perkuat argumentasi. Kalau 14 hari ini dimanfaatkan, maka majelis akan memeriksa permohonan, jawaban dan pendapat ahli," Abdullah memungkasi.