Kemendagri Siap Kawal Pilkada Serentak 2018

Oleh Yunizafira Putri Arifin Widjaja pada pada 10 Jan 2018, 05:18 WIB
Cek Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Mendagri Sambangi Kantor Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo optimistis dapat mengawal Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018. Pihaknya juga telah siap mengantisipasi dan menindaklanjuti jika ditemukan kasus pelanggaran.

Pelanggaran Pilkada serentak itu bisa berupa politik uang, isu SARA, kampanye gelap, kebencian, dan hilangnya netralitas pada pihak-pihak tertentu.

"Pemerintah optimis, Bawaslu dari tingkat atas hingga ke bawah, hingga Jaksa Agung akan berkonsolidasi bersama," ucap Tjahjo di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Tjahjo berharap setiap pasangan calon dapat beradu program terkait dengan kesejahteraan rakyat. Bukan beradu lewat politik uang maupun kampanye gelap. Namun begitu, dia menilai seluruh daerah dapat berpotensi terjadinya praktik pelanggaran dalam Pilkada nanti.

"Kalau politik uang, tidak bisa diidentifikasi daerah mana, seluruh daerah potensi. Apalagi menjelang kampanye ada puasa, lebaran," ujar Tjahjo.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menilai politik uang merupakan kejahatan luar biasa. Praktik ini dianggap dapat menjadi tunas-tunas tindakan tak terpuji.

"Ini embrio korupsi. Beban bukan hanya penyelenggara, tapi seluruh elemen masyarakat, politik uang harus kita tolak dan kampanyekan, tolak anti money politics," ucap Abhan.

 

1 of 2

Proses Hukum

Cek Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Mendagri Sambangi Kantor Bawaslu
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kiri) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Menurut Tjahjo, pihaknya dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain persoalan politik uang, pelanggaran-pelanggaran yang muncul dari sosial media (sosmed) juga akan menjadi perhatian. Institusinya akan berkoordinasi dengan unit cyber crime Polri untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kami akan memproses kalau itu memenuhi unsur tindak pidana," tegas Abhan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓