Cerita Kepala Badan Siber Saat Amankan Data KPU di Pemilu 2014

Liputan6.com, Jakarta - Jelang pesta demokrasi di sejumlah daerah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi teringat soal pengamanan data center Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada masa pemilu 2014.

Dia pun bercerita, saat Lembaga Sandi Negara ingin membantu KPU dalam Pemilu 2014. Dia mengungkapkan sejumlah kelemahan data center KPU kepada anggota Komisi I dan Komisi II DPR RI.

"Waktu Lembaga Sandi Negara ingin membantu dalam Pemilu 2014, padahal waktu itu ingin menunjukkan kepada bapak ibu dewan wakil terhormat di DPR, bahwa kelemahan data Center di KPU seperti itu. Artinya sistem keamanan masih sangat lemah," kata Djoko di Auditorium dr Roebiono Kertopati, Gedung A BSSN, Jalan Harsono RM Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Bersama sejumlah pejabat Lembaga Sandi Negara yang lain, Djoko menunjukkan simulasi pengamanan data KPU. Sayangnya, Lembaga Sandi Negara justru dituduh tidak netral dalam Pemilu 2014.

"Yang kami demokan waktu itu bahwa kami bisa melihat, bisa mengambil pindahkan data-data di data center KPU. Artinya kami melihat bahwa ini masih ada kelemahan yang perlu dijaga dan diamankan. Tetapi malah dikatakan Lembaga Sandi Negara bisa berbuat apa saja, bisa memenangkan siapa saja. Ini yang enggak sinkron, enggak kita harapkan, " ujar Djoko.

Menurut dia, tuduhan itu muncul dan berkembang karena dirinya adalah purnawirawan TNI AD. Latar belakangnya ini lalu dikaitkan dengan Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga berasal dari kalangan TNI AD.

"Akhirnya saya mengambil keputusan, kita batalkan rencana," tukas Djoko.