Kemendagri: Anggaran TGUPP Anies Potensi Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifudin mengatakan, pihaknya mencium aroma ketidakberesan di balik ngototnya Gubernur Anies menolak menjalankan rekomendasi pihaknya atas anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Dia menegaskan, dengan tidak dijalankannya rekomendasi dari Kemendagri besar kemungkinan akan ada masalah di kemudian hari. Apalagi nantinya akan melewati proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ketika daerah tidak melaksanakan sebenarnya saya tidak mau berandai-andai tapi kan berarti sangat potensial dong untuk nanti salah. Dengan begitu maka yang memeriksa pengelolaan keuangan ini kan kewenangan dari BPK seperti yang diamanatkan dalam UU 15 tahun 2004," kata Syarifudin di Jakarta, Sabtu (23/12/2017).

Dia pun kembali menegaskan, bahwa yang dilakukan pihaknya dan melahirkan rekomendasi bukan membubarkan TGUPP. Tapi pihaknya hanya memberikan rekomendasi atas penggunaan pos anggaran.

Dalam rekomendasi itu dimaksudkan agar Gubernur Anies menaati bahwa biaya operasional tim TGUPP masuk ke dalam penganggaran tunjangan operasionalnya.

"Kemendagri bukan membubarkan TGUPP tapi hanya kami evaluasi hanya soal pembebanan anggarannya. Karena anggaran itu harus sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kami minta supaya penganggaran dibebankan biaya operasional. Istilah khususnya di dalam APBD yaitu penunjang operasional daerah, " terang dia.

Terakhir, Syarifudin memastikan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari kementerian juga ditembuskan kepada BPK.

"Kami hanya lihat dari sisi tata kelola keuangannya. Nanti bisa sangat potensial dan dari hasil evaluasi ditembuskan juga ke BPK," dia memungkasi.