Kemendagri: Anies Harusnya Patuhi Rekomendasi Anggaran TGUPP

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak menjalankan rekomendasi Kemendagri yang meminta anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) masuk dalam pos anggaran operasionalnya.

Anies menyatakan bahwa operasinal TGUPP masuk dalam anggaran biro administrasi seperti yang dilakukan Gubernur sebelumnya.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifudin mengatakan, rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov DKI sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Harusnya, kata dia, Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Anies bisa legowo dan menjalankan rekomendasi. Apalagi rekomendasi itu juga untuk menjaga tata kelola anggaran secara tertib.

"Kami evaluasi ini kan sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat kepada daerah. Termasuk dalam pengelolaan keuangan ini kan UU nomor 17 sudah diamanatkan di sana bahwa keuangan negara atau daerah itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan," kata Syarifudin di Jakarta, Sabtu 23 Desember 2017.

Syarifudin menyebut, rekomendasi yang diberikan juga untuk menjaga jalannya pemerintahan dengan transparan dan jauh dari indikasi pemborosan apalagi balas jasa politik.

"Untuk supaya tertib. Bukan cuma itu saja tapi transparan akuntabel dan seterusnya serta efisien itu diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 17, " imbuh dia.

Lebih jauh Syarifudin meminta agar Gubernur Anies menjalankan rekomendasi. Meski begitu dia mengaku tidak mau berprasangka. Sebab, bisa jadi nantinya Gubernur Anies berubah pikiran dan menjalankan rekomendasi.

"Kalau saya nggak mau berandai-andai. Saya kira pak gubernur (Anies Baswedan) pun tahu bahwa semangat evaluasi ini dalam rangka pembinaan. Harusnya mematuhi dong kalau saya bilang seperti amanat Undang-Undang tadi, " dia memungkasi.