KPK: Jangan Ada Penyimpangan Penggunaan Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar aparatur negara menggunakan dana desa sesuai peruntukannya. Aparatur desa harus memegang teguh transparansi dalam penggunaannya.

"Dana desa harus digunakan dengan prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum KPK ikut memantau penggunaannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Padang, Jumat 22 Desember 2017 seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK serta laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat, masih ditemukan penyimpangan dana desa di sejumlah daerah. 

Dia mengatakan, dalam menangani suatu perkara, KPK dibatasi aturan hanya bisa menangani kasus dengan besaran Rp 1 miliar lebih.

Namun, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dana desa. Dia mencontohkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait penggunaan dana desa, di Jawa Timur.

Oleh karena itu, "Penggunaan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan seharusnya. Jangan disimpangi."

Febri menyampaikan hal tersebut karena Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penerima dana desa.