Bambang Widjojanto Bahas Korupsi dengan Anies, akan Gabung TGUPP?

Oleh Anendya Niervana pada 30 Nov 2017, 12:50 WIB
Diperbarui 30 Nov 2017, 12:50 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balikota DKI. (Liputan6.com/Anendya Niervana)
Perbesar
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balikota DKI. (Liputan6.com/Anendya Niervana)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Bambang tiba bersama aktivis HAM Nursyahbani Katjasungkana.

Ketika ditanya apakah kedatangannya untuk memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Bambang enggan menjawab tegas. Ia menerangkan pertemuannya dengan Anies di Balaikota membahas tentang kompetensinya dalam pencegahan korupsi.

"Soal kompetensi saya, pencegahan korupsi. Saya cuma ngomongin bahwa kalau memetakan korupsi itu simpel," terangnya seraya meninggalkan area Balaikota DKI Jakarta (30/11/2017).

Pemprov DKI sendiri tengah ramai disoroti soal pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggaran tim itu yang naik sebesar 99,78% dari anggaran sebelumnya.

Pemprov DKI akan menambah 4 bidang baru dalam tim tersebut, salah satunya anti korupsi. Bambang disebut-sebut akan bergabung dalam tim itu. Namun, ia mengaku belum ada pembahasan ke sana.

"Enggak ada, belum tahu saya," ungkap Bambang.

Ia menyatakan hanya memberi masukan bagi Pemprov DKI dalam rangka pencegahan korupsi. Ada tiga aspek yang perlu disoroti, yakni pendapatan, pengeluaran, dan terakhir soal investasi.

"Udah konsentrasi di situ saja," pungkas Bambang.

 

2 dari 2 halaman

Korupsi Melanggar HAM

Bambang memaparkan bahwa korupsi juga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Karena itu ide dari ahli HAM Nursyahbani Katjasungkana turut diperlukan.

"Korupsi itu adalah pelanggaran HAM terutama karena hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) masyarakat berkurang karena korupsi," ujar Nursyahbani.

Selain membicarakan mengenai ide-ide dasar anti korupsi, Nursyahbani juga mengatakan bahwa rencana pengesahan RAPBD DKI juga menjadi perhatiannya.

"Kita kawal (RAPBD DKI) baik dari pemasukannya maupun pengeluarannya," kata perempuan yang juga merupakan aktivis emansipasi perempuan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓