Sukses

Kapolri: Tolong Jangan Gunakan Isu Perpecahan di Tahun Politik

Tito Karnavian minta politisi dan partai politik bersikap dewasa memasuki tahun politik.

Liputan6.com, Bogor - Kapolri Jenderal Tito Karnavian minta politisi dan partai politik bersikap dewasa memasuki tahun politik. Kapolri minta isu-isu yang memancing perpecahan, mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa tidak digunakan.

"Tolong jangan gunakan isu-isu yang rentan terhadap perpecahan bangsa, jangan korbankan keutuhan bangsa ini apalagi untuk kepentingan sektoral pribadi," kata Kapolri Tito di acara penutupan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2017 di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2017).

Tito menyebutkan, sudah banyak kejadian yang dapat jadi pembelajaran ketika persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak. Kasus di Ambon, Poso menjadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang lagi.

"Sudah cukuplah kasus di Ambon, di Poso. Pahit, ribuan orang jadi korban, jangan terulang lagi. Karena belum tentu kita bisa membendungnya," kata Tito seperti dikutip dari Antara.

Kapolrimenyebutkan, Indonesia memasuki tahun politik di 2018. 171 wilayah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, 17 gubernur di provinsi gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulsel, Papua dan lainnya. Dan di 2019 dilanjutkan pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Siap Tindak Tegas

Politik, menurut Tito, adalah bagaimana mengambil dan merebut kekuasaan, dan dengan kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

"Kadang dalam politik menghalalkan segala cara, ini yang repot. Dan cara itu digunakan meski resikonya mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Tito.

Tito menyebutkan Indonesia sebagai negara beragam dan kemajemukannya. Ruang kebebasan yang sudah ada karena gelombang teknologi dan informasi harus diakomodir sesuai dengan undang-udang, karena jika tidak akan sangat berbahaya dapat memantik perpecahan.

Upaya penegakan hukum lanjut Tito juga harus tegas. Ketika ada pelanggaran yang beresiko mengusik keutuhan bangsa dapat ditindak.

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat perlu, tetapi harus terkontrol. Jangan liar yang dapat menggiring opini negatif publik.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.