Menko Polhukam Ganti Nama Kelompok Bersenjata di Papua Jadi KKSB

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 20 Nov 2017, 22:11 WIB
Diperbarui 20 Nov 2017, 22:11 WIB
Menko Polhukam Wiranto
Perbesar
Menko Polhukam Wiranto. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Operasi penyelamatan warga akan terus dilakukan tim gabungan TNI-Polri di Tembagapura, Mimika, Papua, hingga steril. Menko Polhukam Wiranto pun mengganti nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera warga menjadi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

"Kemarin banyak istilah. Tetapi, sekarang sudah kita satukan istilah menjadi KKSB. Karena mereka memang kriminal. Mereka mengancam rakyat, memalak rakyat, menyandera rakyat kan krinimal itu. Pakai senjata, bahkan senjata api. Tetapi dibenaknya dan juga merupakan instrumen satu kegiatan separatisme. Maka dalam konteks ini TNI juga bisa bertindak," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia menegaskan, KKSB yang ada di Papua akan segera dihabiskan semuanya. Tidak ada kegiatan separatisme diperbolehkan di Indonesia.

"Namanya saja KKSB, kelompok yang meresahkan masyarakat, yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ya dihabiskan, kita selesaikan. Kalau kemudian di antara mereka juga ada satu misi-misi yang merupkan satu gerakan separatisme juga tidak dibiarkan hidup di Indonesia. Negara Indonesia negara Merdeka yang mutlak, sudah mempunyai satu penguasaan wilayah di seluruh Indonesia," tutur Wiranto.

Jadi, sambung dia, semua kegiatan yang mengarah kepada separatisme harus dihentikan dari awal. "Itu sudah pasti. NKRI sudah final ya. Tidak ada satu kelompok pun yang kemudian ingin melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Menurut dia, tugas pemerintah adalah melindungi segenap warga Indonesia dengan NKRI-nya. Karena itu, jika ada yang mengganggu keutuhannya, harus dihadapi.

"Kita melindungi segenap warga dan tumpah darah Indonesia itu apa? Ya NKRI ini. Bila ada yang mengganggu keuntuhan, ya kita harus hadapi itu dengan keras dan tegas. Tidak ada kompromi dengan masalah itu," tegas Wiranto.

 

2 dari 2 halaman

Operasi Opini

Selain masalah pengamanan, Wiranto juga menyatakan ada operasi lain yang harus dilakukan di Papua, yaitu operasi opini. Hal ini untuk menepis masalah di masyarakat melalui media sosial dan yang ditugaskan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Kita berikan satu tugas untuk memelopori bagaimana kita meluruskan opini-opini negatif. Baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri. Banyak sekali opini yang sekarang salah, yang tidak objektif, opini yang negatif opini yang bersifat justru membangun kebencian. Ini tentu akan kita lawan dengan operasi opini," tutur Wiranto.

Dia menuturkan, upaya ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional. Agar tidak mendapat informasi yang salah tentang kondisi di Papua.

"Sehingga jangan sampai ada tuduhan telah terjadi kesewenang-wenangan, ada brutalitas dari aparat keamanan, ada ketidakadilan," jelas Wiranto.

Di tempat yang sama, Rudiantara menjelaskan, operasi opini adalah menyeimbangkan informasi dan melakukan sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah di Papua. Dia menepis ini operasi untuk melakukan filter terhadap kabar miring di tanah Cendrawasih itu.

"Oh enggak (memfilter). Menyeimbangkan. Kurang lebih begitu (mensosialisasikan). Jalan tol, bandara, pelabuhan laut, palaparing. Palaparing saja lebih dari 30 kabupaten, Papua dan Papua Barat yang harus sudah selesai dioperasikan tahun 2019. Itu sendiri sebetulnya keberhasilan kita bersama-sama membangun Papua," kata Rudiantara.

"Hanya gara-gara kemarin, seolah-olah ditiadakan. Sekarang usaha untuk mengkomunikasikan, pembangunan Papua yang digenjarkan lagi. Belum lagi dari sisi kebutuhan pangan misalnya, kemudian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sudah satu. Itu semua kemajuan yang besar," pungkas Rudiantara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓