Begini Alur Penetapan Gelar Pahlawan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, siapapun berhak mengusulkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang dinilai layak. Yang terpenting, nama yang diusulkan itu semasa hidupnya mempunyai dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.

Sebab, tanpa ada usulan dari masyarakat, pencalonan tidak akan ada proses tindak lanjut hingga ke presiden.

"Bukan berapa tahunnya, yang penting ada yang mengajukan. Seperti Ibu Soed, bisa teman-teman jurnalis mengusulkan," kata Khofifah di Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2017).

Dia menjelaskan beberapa mekanisme pengusulan gelar pahlawan itu. Pertama, harus ada rekomendasi dan seminar tingkat kota dan kabupaten oleh wali kota ataupun bupati.

Selanjutnya kata Khofifah, bupati atau wali kota akan mengusulkan kepada instansi sosial di provinsi dan diseminarkan oleh gubernur.

"Kemudian ada diskusi tingkat nasional baru lah itu ke Kementerian Sosial (Kemensos). Tim Pengkaji dan Penilai Gelar Daerah (TP2GP) akan turun ke lapangan untuk mencari bukti dan melakukan proses pengkajian serta penelitian," papar dia.

Khofifah menjelaskan, tim tersebut bekerja secara independen. Nantinya, setelah dirumuskan hasil tersebut akan diserahkan kepada presiden melalui Dewan Gelar.

Namun, apabila tidak direkomendasikan hasil tersebut, akan dikembalikan kepada tim pengusulnya dan dapat diusulkan tahun berikutnya. Jika diterima, gelar pahlawan akan diberikan saat peringatan Hari Pahlawan 10 November.

"Itu sangat mungkin menjadikan calon mendapat gelar menjadi batal. Klarifikasi tim penting, kalau ada calon penggelaran pahlawan nasional, bisa dipenuhi kembali tahun depan," jelas Khofifah.

Saksikan video pilihan di bawah ini: