Sukses

JK: Panglima TNI Tidak Perlu Hadiri Pertemuan di AS

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku belum mendengar kabar atase pertahanan Kedubes Indonesia untuk AS hadir di sana.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, Indonesia perlu menerima permintaan maaf dari Amerika Serikat (AS) terkait kejadian yang menimpa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir," ucap JK di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (24/10/2017).

Kendati, JK mengungkapkan, Indonesia tak perlu menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs), 23-24 Oktober 2017. Terlebih usai kejadian tersebut.

"Walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan, karena sudah ada kejadian itu," JK menandaskan.

Sementara di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku belum mendengar kabar atase pertahanan Kedubes Indonesia untuk AS hadir di sana.

"Pertemuannya kan tanggal 24. Hari ini kan Amerika tanggal 23 malam, jadi saya akan cek kepada Dubes kita yang ada di Washington," kata Retno.

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

AS Tolak Kedatangan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan rombongan dilarang masuk ke Amerika Serikat. Larangan ini diketahui sesaat sebelum dia bertolak pada Sabtu, 21 Oktober 2017.

Jenderal Gatrot dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat pukul 17.50 WIB, dengan pesawat Emirates Airlines melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kunjungan Gatot ke AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations ( VEOs), 23-24 Oktober 2017, atas undangan Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford Jr.

Jenderal Gatot telah memutuskan tidak berangkat ke Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah AS. Panglima TNI juga langsung melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.