Tanggapan JK soal Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara

Wapres JK — Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, politik itu memang agak bias. Karena itu, dia mengingatkan jangan cepat menilai seseorang berpolitik, apalagi di ranah TNI.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. Jangan orang ngomong, terus langsung (dipandang) berpolitik, jangan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

JK menegaskan, politik praktis bisa saja dimaknai dengan urusan memilih atau dipilih, dalam artian kontestasi mengikuti pemilihan umum. Namun, banyak juga yang mempunyai pandangan berbeda.

"Politik praktis itu ya ingin dipilih, ingin memilih. Itu yang praktis. Tapi tentu ada macam-macam berbeda pandangan," tandas Wapres.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, karena dinilai bermanuver politik. Kendati, dia membantah isu tersebut.

Dia menyebutkan, dirinya memang berpolitik. Namun, politik yang dimaksud adalah politik dalam sistem bernegara, bukan politik praktis. Hal itu demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT ke-72 TNI di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Hubungan dengan Semua Pihak Berjalan Baik

Menurut Panglima TNI, jika dirinya berpolitik praktis, banyak pihak yang tidak mendukungnya. Sebab, banyak yang berseberangan dengan pihaknya.

"Kalau orang politik, sini akan lihat bodoh yang saya lakukan, konstituen saya akan kabur sebagian. Buktinya banyak yang berseberangan," kata Gatot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.

Gatot juga mengaku, hingga saat ini hubungannya dengan semua pihak baik-baik saja.

"Justru saya tidak bicara itu, karena saya baik-baik saja. Tapi saya sampaikan dalam satu negara, ada aturan. Saya hanya ingin luruskan saja," ujar Panglima TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.