Pidato PPHN, Gerindra Benarkan Pidato Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2022

Oleh Liputan6.com pada 17 Agu 2022, 18:10 WIB
Diperbarui 17 Agu 2022, 20:48 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI
Perbesar
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022) (dok: Tira)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono menegaskan, pidato kenegaraan Ketua MPR RI Bambang Soestayo (Bamsoet) soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak ada yang salah.

Sebelumnya, Bamsoet menyampaikan pidato pembukaan dalam sidang tahunan MPR 2022. Dalam pidatonya, Bamsoet menyinggung beberapa hal, salah satunya soal kebutuhan menghadirkan PPHN.

Menurut Sugiono, yang disampaikan Bamsoet sudah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat gabungan seluruh pimpinan MPR RI dan fraksi MPR.

"Apa yang disampaikan pak Bamsoet dalam pidato kemarin sudah sesuai dengan hasil rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi MPR," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Dia menjelaskan, hasil rapat gabungan tersebut menyepakati Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUUD 1945).

Hasil rapat gabungan itu, menurut Sugiono, juga untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum PPHN, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan panitia ad hoc MPR.

"Bahwa rapat menerima hasil kajian substansi dan bentuk PPHN dari Badan Pengkajian MPR dan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil dari badan pengkajian MPR tersebut," kata Sugiono.

Untuk itu, Sugiono menilai tidak ada hal yang menyimpang dalam pidato Bambang Soesatyo saat rapat sidang rapat tahunan Selasa 16 Agustus 2022.

"Jadi menurut kami Fraksi MPR Gerindra apa yang disampaikan ketua MPR tidak ada yang menyimpang," tegas Sugiono.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Pidato PPHN Bamsoet

Bambang Soesatyo
Perbesar
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet bakal mencalonkan diri sebagai caketum IMI Pusat periode 2021-2025 (istimewa)

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pidato pembukaan dalam sidang tahunan MPR 2022. Dalam pidatonya, Bamsoet menyinggung beberapa hal, salah satunya soal kebutuhan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet menyatakan, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial dan tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR.

"Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045," kata Bamsoet dalam pidato Sidang Tahunan 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Bamsoet menuturkan, kehadiran PPHN menjadikan calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur-calon wakil gubernur, hingga calon wali kota/bupati dan calon wakil bupati/wali kota tidak perlu menetapkan visi misi. Sebab PPHN akan menjadi visi misi bersama.

"Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi danmisi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


PPHN Harus Ditetapkan dari Ketetapan MPR

Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI di Tengah Pandemi Covid-19
Perbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Saat ini, Bamsoet menyebut Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah, telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.

Selain itu, menurutnya hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan MPR pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, pada tangga 25 Juli 2022.

“Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi harus di atas Undang-Undang.

“Dengan demikian, memang idealnya, Pokok-Pokok Haluan Negara perlu diatur melalui Ketetapan MPR, dengan melakukan perubahan terbatas terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata dia.

Namun, untuk saat ini, Bamsoet mengakui, gagasan tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Oleh sebab itu, gagasan menghadirkan Pokok- Pokok Haluan Negara yang diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.

“Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya,” jelasnya.

Infografis Tudingan Bambang Soesatyo dan Bantahan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Tudingan Bambang Soesatyo dan Bantahan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya