Rembuk Nasional Gaet Akademisi Dalami Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Rembuk Nasional akan kembali digelar. Kali ini melibatkan akademisi untuk mengkaji program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama tiga tahun berjalan.

Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan, rembuk nasional kali ini berkonsep mengumpulkan masukan dari bawah, kemudian dikaji bersama dan menjadi masukan untuk pemerintah.

"Rembuk sebelumnya memang inisiatif relawan. Rembuk untuk tahun ketiga ini berasal dari kalangan kampus. Beliau (Presiden) ingin diperdalam lagi apa yang sudah dikerjakan dan apa yang perlu diperbaiki dua tahun ke depan," kata Firdaus di Kantor Watimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Firdaus menjelaskan, Rembuk Nasional akan didahului dengan rembuk daerah yang dilaksanakan di 16 universitas negeri dari berbagai daerah. Setiap kampus akan membahas tema berbeda sesuai karakteristik daerah kampus yang ada.

"Seperti kemarin kita sudah laksanakan di Universitas Sriwijaya, Palembang, temanya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Lalu di Universitas Pattimura, Ambon, mengusung tema kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelauatan," papar dia.

Firdaus menyebutkan, sedikitnya ada 11 tema rembuk yang dibahas di berbagai kampus. Perguruan tinggi negeri ini bertindak sebagai tuan rumah, kemudian mengundang berbagai perguruan negari swasta dan lapisan masyarkat, untuk rembuk daerah.

Rembuk Nasional ini akan melahirkan rekomendasi berbentuk tabel. Tabel ini berdasarkan pada empat aspek yakni Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategi (Renstra) di kementerian, lembaga, serta capaian pemerintah hingga September 2017.

Keempat aspek tersebut, kata Firdaus, akan dibagi menjadi kategori nilai A sampai D, tergantung capaian yang telah diraih pemerintah. Kategori A merupakan program pemerintah yang tercapai sesuai terget, bahkan lebih cepat dari target.

"Inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan optimisme di tengah masyarakat," tutur dia.

Kemudian kategori B, lanjut Firdaus, merupakan program pemerintah yang akan tercapai pada dua tahun ke depan dan perlu diawasi. Kategori C berarti program tercapai setelah 2019, sehingga perlu penataan ulang dan memberikan masukan pada kementerian atau lembaga terkait.

Terakhir, kata Firdaus, kategori D merupakan program kritis yang bisa saja tidak tercapai, sehingga perlu analisis penyebab dan butuh penjelasan kepada publik.

"Kategori D ini juga dibagi menjadi enam. Kesalahan bisa terjadi karena perencanaan tidak sesuai kebutuhan, kebijakan tumpang tindih, rendahnya komitmen pejabat, pembiayaan, pembebasan lahan atau kondisi sosial politik lain, serta program bisa menimbulkan dampak lingkungan serius," papar dia.

Saksikan video menarik berikut ini: