JK: OKI dan RI Akan Kerja Sama Tangani Krisis Rohingya

Oleh Liputan6.com pada 11 Sep 2017, 02:02 WIB
Diperbarui 11 Sep 2017, 02:02 WIB
Bersama Menkominfo, Wapres JK Resmikan Jaringan Wartawan Anti Hoax
Perbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

 

Liputan6.com, Kazakhstan - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Pemerintah RI siap menjadi mediator yang menjembatani negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

"OKI berharap mengajak Indonesia bekerja sama untuk bisa menyelesaikan kasus di Rohingya," kata Wapres usai Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Astana, Kazakhstan, Minggu (10/9/2017).

"Saya katakan nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjend OKI," Wapres menegaskan, seperti dilansir Antara.

Terkait krisis di Rakhine, Myanmar, JK mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang negara lain tidak bisa lakukan, karena negara lain sulit masuk ke Myanmar.

"Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar," kata Wapres.

Sebelumnya, dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara juga turut menyinggung tentang krisis di Myanmar.

"Kita peduli pada Myanmar, kami juga akan membuka dialog untuk membahas masalah ini di forum PBB," kata Presiden Nazarbayev.

Juga akan membawa penyelesaian krisis Myanmar ke Komisi HAM PBB, untuk mencari kebenaran dan melakukan investigasi independen terhadap kekerasan dan hukum HAM internasional.

Selain itu, juga mengharapkan pemerintah Myanmar menyelesaikan akar masalah dari krisis tersebut, termasuk masalah kewarganegaraan dan hak-hak warga Rohingya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Hasil KTT OKI

KTT OKI juga menghasilkan kesimpulan bahwa penting bagi Pemerintah Myanmar, untuk menangani masalah Rohingya untuk memulangkan kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine secara aman, terlindungi, dan bermartabat.

OKI juga mendesak negara-negara anggota dan organisasi internasional, untuk memperjuangkan pemulangan pengungsi ke PBB.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah kepala negara, di antaranya Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid, Presiden Guinea Alpha Conde, dan Presiden Republik Islam Pakistan Mamnoon Hussain.

Hadil juga Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz yang mengimbau, agar komunitas internasional untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar, agar melindungi minoritas muslim Rohingya di teritorial tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓