Sukses

Jawa Tengah Siaga I Jelang Aksi Bela Rohingya di Borobudur

Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono menegaskan hingga saat ini belum ada pengajuan izin berkaitan dengan aksi pengerahan massa.

Liputan6.com, Semarang - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menetapkan siaga I di wilayahnya. Langkah itu diambil menyusul rencana pengerahan massa dalam aksi solidaritas Rohingya di Candi Borobudur, Magelang, 8 September nanti.

"Siaga I mulai Kamis (7 September), Jumat (8 September) sampai Sabtu (9 September)," kata Condro di Semarang, seperti dilansir Antara, Rabu (6/9/2017).

Kepolisian menyiapkan pengamanan di kawasan Borobudur untuk mengantisipasi pelaksanaan aksi bela Rohingnya itu.

Ia menjelaskan, kawasan ring satu hingga tiga di Borobudur dipastikan steril dari aksi, jika pengerahan massa jadi dilakukan. Kepolisian, lanjut dia, juga akan mengupayakan agar Borobudur tetap dibuka untuk wisatawan.

"Kami akan koordinasikan dengan pengelola dulu," katanya.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pengajuan izin berkaitan dengan aksi pengerahan massa ke Borobudur.

"Belum ada pengajuan izin dan tidak akan kami izinkan," katanya.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kapolri Melarang

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi solidaritas untuk warga Rohingya di kawasan Candi Borobudur. Dia sudah memerintahkan Kapolda Jawa Tengah untuk menyosialisasikan imbauan tersebut.

"Aksi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jateng jangan diizinkan. Jangan menerima surat pemberitahuan," tutur Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 5 September 2017.

Menurut Tito, lokasi yang menjadi destinasi objek wisata domestik dan mancanegara itulah yang jadi penyebab utama pelarangan tersebut. Terlebih, Candi Borobudur merupakan warisan dunia yang sangat dijaga kelestariannya.

"Apa hubungannya antara yang terjadi di sana, antara rezim yang berkuasa versus masyarakat etnis Rohingya. Bukan masalah keagamaannya," ujar dia.

Tito menyatakan, pengurus Buddha sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang keras. Mereka mengecam pemerintah Myanmar dan mereka juga memberikan bantuan ke Rohingya untuk umat Buddha.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.