Dishub DKI: Pemprov Tidak Bisa Beri Gaji Pak Ogah

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya sedang melatih para pak ogah untuk menjadi pengatur lalu lintas. Mereka pun sempat mewacanakan agar pak ogah mendapat gaji dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, sampai sekarang, mekanisme penggajian polisi cepek itu belum jelas. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa menggaji pak ogah melalui APBD DKI.

"Mekanisme APBD kan bagaimana caranya kita menggaji mereka. Kecuali itu masuk ke dalam pos anggaran hibah yang diminta kepolisian ke pemprov," kata Sigit saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Dia menyebut, pihaknya tak berwenang menggaji organisasi yang tidak berada di bawah Pemprov DKI, termasuk pak ogah.

"Kan sistem perekrutan, sistem pengawasan, sistem pengendalian kan kewenangannya ada di bawah Ditlantas. Enggak bisa kalau misalnya Pemprov DKI menggaji yang bersangkutan karena kan bukan organisasi pemprov," ucap Sigit.

Namun, dia mengusulkan agar gaji pak ogah itu diambil dari anggaran hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya setiap tahunnya.

"Lebih ke mekanisme penganggaran (hibah), Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah itu kan tidak memungkinkan pemerintah daerah mengeluarkan beban APBD terhadap pembelanjaan pihak lain," kata Sigit.

Meski tak dapat memberi gaji, Pemprov mampu membantu pemberian seragam. "Partisipasi (warga) itu timbal baliknya kan bukan dalam hal salary. Timbal baliknya kan bisa yang lain. Misalnya pemberian identitas kayak pemberian seragam," jelas Sigit.