Djarot: Reklamasi Pulau D Tidak Boleh Ditelantarkan

Liputan6.com, Jakarta - Reklamasi Teluk Jakarta di Pulau C dan D memasuki tahap baru. Meski saat ini reklamasi Jakarta tersebut harus dihentikan karena dalam masa moratorium, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D itu diketahui telah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, DKI memiliki hak lima persen dari total luas lahan reklamasi. Lahan itu akan dimanfaatkan salah satunya untuk dermaga dan rusun nelayan.

Selain dermaga dan rusun nelayan, lahan lima persen itu juga nantinya akan dibangun taman dan embung. Karena itu, lahan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal.

"Harus kita kelola dengan baik, tidak boleh kemudian ditelantarkan. Investasi sudah sangat besar di situ, maka pulau yang terbangun tidak boleh ditelantarkan," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (28/8/2017).

Djarot juga meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali moratorium reklamasi tersebut. Karena hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko Maritim dan Kemen LHK.

Terkait dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D, dia mengaku belum mengetahuinya. Yang ia ketahui hanya izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL). "HPL atas nama kita," ujar dia.