Sudah Ada Rumah Dinas, Gerindra Tolak Apartemen DPR

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani menyatakan partainya menolak rencana pembangunan apartemen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia beralasan setiap anggota DPR sudah mendapat rumah dinas masing-masing.

"Kita tidak setuju dan menolak rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR," ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).

PKB Berharap Bisa Jalin Kerjasama Politik dengan Prabowo dan Gerindra
Kabar Terbaru Pencalonan di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi: Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
Gerindra soal Sosok yang Maju di Pilkada Jakarta: Orang yang Punya Visi Tentang Ekonomi

Ia justru mempertanyakan efektivitas rumah dinas DPR yang ada. Selama ini, Muzani melihatnya tidak ditinggali anggota DPR. Akibatnya, hunian yang diberikan oleh negara tidak difungsikan secara maksimal.

"Itu artinya anggota DPR telah memiliki hunian masing-masing di Jakarta," ujarnya.

Menurut dia, alasan pembangunan apartemen untuk meningkatkan efisiensi waktu jarak tempuh juga tidak tepat. Yang lebih penting saat ini, kata Muzani, adalah peningkatan produktivitas dari masing-masing anggota.

"Yang perlu bagaimana dapat meningkatkan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas, disiplin," jelas Muzani.

Anggaran belanjanya DPR rencananya akan dinaikan menjadi Rp 7,25 triliun pada 2018 mendatang. Sebagian dari anggaran tersebut dikabarkan untuk membangun apartemen DPR di lokasi Taman Ria Senayan untuk memindahkan komplek perumahan kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saksikan Video Menarik di Bawah ini:

PKB Berharap Bisa Jalin Kerjasama Politik dengan Prabowo dan Gerindra