Mengaku Taat, Hakim MK Ini Sanggah Disebut Lalai Lapor LHKPN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan saat ini terdapat lima Hakim Mahkamah Konstitusi atau Hakim MK yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya.

Berdasarkan catatan KPK, kelima Hakim MK yang belum menyerahkan LHKPN, yaitu Arief Hidayat, terakhir melapor harta kekayaan pada April 2014, Anwar Usman pada Maret 2011, Wahiduddin Adams pada Juni 2014, Patrialis Akbar pada November 2013 dan I Dewa Gede Palguna, Februari 2015.

Mendengar hal itu, Palguna mengaku kaget. Pasalnya, selama ini dia merasa taat aturan, begitu pun aturan menyerahkan LHKPN.

"Terus terang saya kaget. Sebab seingat saya selama ini saya sangat taat. Saya cek ke staf saya, ternyata saya sudah mengirim LHKPN saya 2015. Dan benar memang berakhir bulan Februari 2017," ucap Palguna kepada Liputan6.com, Jumat (3/3/2017).

Palguna merasa dirugikan atas pernyataan KPK terkait kelalaian dirinya menyerahkan LHKPN tersebut. Menurut dia, laporan KPK ini bertepatan dengan pengurusan LHKPN miliknya.

"Ketika memuat itu kan tanggal 2 Maret. Artinya, ketika saya sedang menyiapkan laporan yang baru, yang mengisinya tidak mudah, saya sudah diberi stigma tidak taat. Apakah ini fair dan proposional menurut Anda?," tutur Palguna.

Untuk itu, Palguna ingin meluruskan permasalahan yang terjadi sebenarnya, sekaligus menghapus stigma ketidaktaatan dirinya dari pernyataan KPK terkait kelalaian Hakim MK menyerahkan LHKPN ini.

"Selama ini apapun kritik yang ditujukan kepada MK sebagai institusi, saya tidak pernah keberatan. Sepedas apa pun kritik itu. Tapi ini sudah menyangkut integritas. Sehingga ketika anda bertanya, saya merasa wajib menanggapi," tandas Palguna.