Kisah Pilu Pasukan Oranye Terseret Banjir dan Godaan Pilkada DKI

Keberadaan Pasukan Oranye ternyata juga mencuri perhatian salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Jadi bagian warga Ibukota menambah magnet pasukan oranye untuk didekati paslon.

Sebanyak 73 Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta atau Pasukan Oranye diskors. Sebabnya, mereka diduga kuat ikut kampanye salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Mereka ikut kampanye pasangan nomor satu," kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji saat berbincang dengan Liputan6.com.

Puluhan petugas tersebut adalah mereka yang biasa menjaga kebersihan sungai dan kali di Jakarta. Puluhan pasukan oranye tersebut ikut kampanye pada Senin, 21 November 2016 sore. Mereka berasal dari PHL Kecamatan Kemayoran (38 orang) dan Kecamatan Johar Baru (35 orang).

"Mereka foto sambil acungkan jari pakai seragam oranye lengkap dengan peralatan," kata Isnawa.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Isnawa langsung memerintahkan jajarannya untuk mem-BAP (Berita Acara Pemeriksaan). "Senin malam saya lapor Plt Gubernur," kata Asnawi.

Plt Gubernur Sumarsono tidak berlama-lama dan mengambil langkah tegas. Puluhan pasukan oranye itu langsung diskors. Mereka tidak diperbolehkan bekerja dan menerima gaji. "Tapi mereka bisa mendaftar lagi setelah beres pilkada," Asnawi menjelaskan.

Pembelaan datang dari calon wakil gubernur petahana Djarot Saiful Hidayat. Ia mengatakan, 73 Pasukan Oranye yang disanksi karena ikut politik praktis hanyalah korban. Oleh karena itu, Djarot meminta Bawaslu menindak tegas pihak yang mengajak Pasukan Oranye berkampanye.

"Inilah pentingnya Panwas maupun Bawaslu, kalau ada temuan segera ditindaklanjuti. Mereka (Pasukan Oranye) kan korban, siapa yang mengajak," ujar Djarot saat blusukan di Petamburan, Jakarta Barat.

Djarot menyebut, meski tak ada pengaduan, temuan pelanggaran kampanye harus tetap ditindak lanjuti Bawaslu.

"Saya baca statement Kadis Kebersihan bahwa itu digerakkan timses salah satu paslon. Tidak ada pengaduan, tapi ini temuan (pelanggaran), ditelusuri, dipanggil seperti kemarin Pak Wali Kota (Jakarta Barat)," kata Djarot.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melihat ada pelanggaran dalam proses rekrutmen para pasukan oranye. Menurut dia, pelanggaran yang terjadi sekarang karena adanya proses transisi perekrutan yang sebelumnya dilakukan pihak Dinas Kebersihan, kemudian beralih kepada pihak kelurahan setempat.

"Proses rekrutmen yang baru lebih menerima yang baru daripada mempertahankan pekerja yang sudah lama dari 5,10, hingga 15 tahun. Ini harus ditindak karena pengaduan dari Minggu kemarin makin banyak, berarti ada yang enggak beres," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2017.