Sukses

Panitia Bantah Soal 'Transport' di Parade Bhinneka Tunggal Ika

Budiman mengatakan massa yang mulai dari organisasi, kumpulan petani, dan masyarakat sipil datang atas keinginan sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu penyelenggara Parade Bhinneka Tunggal Ika, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa panitia tidak menyediakan uang transportasi kepada peserta.

"Kita mengundang berbagai macam organisasi dan kelompok. Itu kebijakan masing-masing kelompok, tapi jelas dari panitia tidak memberikan (uang). Masing-masing organisasi ada yang punya kas, tetapi kita tidak mengurus internal mereka," kata Budiman di Jakarta, Sabtu, 19 November 2016 malam. Seperti dikutip dari Antara.

Budiman mengatakan massa yang datang dari berbagai elemen, mulai dari organisasi, kumpulan petani, dan masyarakat sipil datang atas keinginan sendiri.

Ada pun organisasi yang menyediakan uang transportasi, menurut dia, itu merupakan kebijakan masing-masing kelompok, namun panitia menegaskan tidak menyediakan imbalan dalam bentuk apa pun.

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Parade Bhinneka Tunggal Ika tidak berkaitan dengan aksi damai 4 November karena kegiatan tersebut hanya untuk merayakan perbedaan sebagai kekuatan NKRI.

"Tidak ada kaitannya dengan 4 November. Kita ingin merayakan perbedaan sebagai kekuatan bangsa, sesuatu yang sah dan alami oleh sesama manusia. Kita berharap jangan jadikan perbedaan agama dan suku sebagai sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Demokrasi tidak ada kaitannya dengan suku dan agama," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan penyelenggara akan kembali menggelar kegiatan serupa bertajuk kebudayaan dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita yang jelas akan evaluasi dulu, tetapi ini bukan (kegiatan) yang terakhir, belum bisa dipastikan waktunya, tetapi berkaitan dengan kebudayaan," ungkap Budi

Parade Bhinneka Tunggal Ika digelar pada Sabtu pagi di Bundaran Patung Arjuna Wiwaha dan Bundaran Tugu Tani sejak pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Tujuan aksi damai ini adalah merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan Indonesia serta mempertahankan pemerintahan yang terpilih secara konstitusional dan menyerukan penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.