Tugas Berat Warisan Sutiyoso kepada Budi Gunawan

Oleh Ahmad Romadoni pada 09 Sep 2016, 10:52 WIB
Diperbarui 09 Sep 2016, 10:52 WIB
20160907-Budi-Gunawan-Jalani-Uji-Kepatutan-dan-Kelayakan-Jakarta-JT
Perbesar
Komjen Pol Budi Gunawan saat menghadiri uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kepala BIN, dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9). Budi Gunawan merupakan Calon tunggal yang di tunjuk oleh Jokowi sebagai Kepala BIN. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sutiyoso masih tampak hadir dalam rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta. Meski jabatan sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) tak lama lagi usai, Sutiyoso tetap mengikuti rangkaian rapat.

Penggantinya, Komjen Pol Budi Gunawan sudah lulus menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta direstui DPR untuk menjadi Kepala BIN. Dengan ini, pelantikan dan serah terima jabatan tinggal menunggu waktu.

Sutiyoso menilai, Budi Gunawan merupakan salah satu polisi terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Profesionalisme kerja pria yang karib disapa BG itu tidak perlu diragukan. Hanya saja, tugas berat sebagai Kepala BIN sudah menanti di depan mata.

"Masyarakat kita jangan terlalu berlebihan meminta BIN bisa. Misalnya BIN itu harus semua tahu, enggak mungkinlah," ujar Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sutiyoso menggambarkan, negara Amerika Serikat saja tidak bisa seluruhnya dikuasai oleh intelijen setempat. Apalagi Indonesia yang sangat besar wilayahnya dengan 250 juta penduduk.

"Bagaimana seseorang melakukan sesuatu agar tahu, dan masyarakat belum tahu kondisi BIN sebenarnya bagaimana," imbuh dia.

Mantan Pangdam Jaya itu mengungkapkan, personel BIN masih jauh dari angka ideal. Bahkan, kurang dari 50 persen dari jumlah yang seharusnya.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian Budi Gunawan saat menjabat nanti. Terlebih tugas ke depan akan sangat berat, terutama dalam mengamankan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019.

"Itu semua sudah saya beri informasi ke BG agar ke depan terus dilengkapi, yang pertama personel itu untuk menghadapi Pilkada 2017 ini harus mendekati 50 persen. Lihat saja lembaga atau kementerian mana yang kekuatan 50 persen. Misalnya soal kasus Arcandra (mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar), kita harus tahu BIN bisa," pungkas Sutiyoso.