Sukses


Mahasiswa Ucapkan Ikrar untuk Melaksanakan Empat Pilar

Oesman Sapta menuntun dua orang mahasiswa dari Provinsi Aceh dan Provinsi Papua untuk membacakan ikrar melaksanakan Empat Pilar.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menuntun dua orang mahasiswa dari Provinsi Aceh dan Provinsi Papua untuk membacakan ikrar melaksanakan Empat Pilar. Ikrar juga diucapkan sekitar 2000 mahasiswa peserta Jambore HIPMI Perguruan Tinggi Se-Asean di Kampus Universitas Telkom Bandung, Jawa Barat, Senin 23 Mei 2016.

"Demi Allah, saya berjanji akan melaksanakan Empat Pilar, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," begitu bunyi ikrar yang diucapkan Oesman Sapta sambil memegang tangan kedua mahasiswa. Ikrar juga diikuti seluruh peserta yang hadir.

Usai pembukaan Jambore HIPMI Perguruan Tinggi Se-Asean oleh Presiden Joko Widodo, acara berikutnya adalah penyampaian materi Empat Pilar Kebangsaan dalam perspektif penguatan ekonomi nasional. Narasumber materi ini adalah Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.

Dalam paparannya Oesman Sapta mengatakan saat ini banyak generasi muda yang hilang rasa kebangsaan dan nasionalismenya. "Ini disebabkan adanya intervensi dari luar yang membuat rasa kebangsaan kita luntur," kata Oso, sapaan Oesman Sapta.

Karena itu, lanjut Oso, MPR menggiatkan sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. "Tapi generasi muda HIPMI tidak hilang rasa kebangsaannya," katanya. Oso minta generasi muda HIPMI untuk mengingatkan generasi muda lainnya di Tanah Air tentang ras kebangsaan itu.

Oso kemudian memanggil peserta dari Provinsi Aceh dan Provinsi Papua ke atas panggung. Tangan Oso memegang tangan kedua mahasiswi sambil mengucapkan ikrar akan melaksankan Empat Pilar.

Dalam sesi tanya jawab, para mahasiwa berebutan untuk bertanya kepada Oesman Sapta. Mereka menyerbu panggung untuk mendapat kesempatan bertanya. Akhirnya hanya beberapa orang saja yang mendapat kesempatan bertanya.

Salah satu di antarnya bertanya tentang suap dalam perijinan di kalangan pengusaha. Mendapat pertanyaan itu, Oso menjawab, "Itu (praktik suap dalam perijinan) yang dibenci Presiden Jokowi. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele. Birokrasi itu harus dipotong agar lebih efisien dan efektif. Itu (praktik suap) harus dihilangkan dan semakin dikurangi. Itulah harapan kita semua."

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.