Bertemu PM Belanda, Jokowi Bahas Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam

Oleh Luqman Rimadi pada 30 Nov 2015, 20:03 WIB
Diperbarui 30 Nov 2015, 20:03 WIB
Jokowi
Perbesar
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Jokowi, dan Menlu Retno LP Marsudi menggelar pertemuan di sela KTT Perubahan Iklim di Paris, Prancis, Senin (30/11/2015). (Setpres RI/Rusman)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri forum 21st Conference of Parties (COP 21) untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ‎di Paris, Prancis.

Di sela forum tahunan itu, Jokowi dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan 4 kepala negara pada hari ini. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte menjadi pimpinan negara yang ditemui secara khusus oleh Jokowi.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pertemuan dengan PM Belanda digelar ‎sesaat setelah tiba di Parc Des Expositions Du Bourget Paris, Prancis, tempat berlangsungnya Pertemuan para Pemimpin UNFCCC COP21.

"Dalam pertemuan yang berlangsung sebelum pembukaan Leaders Event UNFCCC COP21 ini, kedua negara memfokuskan pembicaraan pada 2 hal, yakni pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan pembangunan Deep Seaport," ucap Ari melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin, (30/11/2015).

 


Terkait pembangunan NCICD, kata Ari, presiden meminta agar kerja sama antara Indonesia-Belanda dalam pembangunan  National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dapat dipercepat.

"Selain itu, Jokowi juga berharap kerja sama Indonesia-Belanda di bidang pembangunan deep seaport diteruskan," ucap dia.

Menanggapi hal tersebut, PM Belanda menjanjikan akan mengirimkan tim ke Jakarta guna membahas kerja sama tersebut.

"Direncanakan pada tahun 2016, PM Rutte akan berkunjung ke Indonesia," kata Ari seperti yang dijanjikan oleh PM Rutte kepada Jokowi yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Dalam forum yang dihadiri oleh 150 kepala negara itu, Jokowi menyampaikan berbagai kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility.

"Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim," ucap dia.

Jokowi juga mendorong adanya dukungan pendanaan kerja sama teknologi dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim. (Ron/Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya