Sukses

Kepercayaan Publik Dianggap Menurun terhadap Pansus Pelindo

Pembentukan Pansus dianggap bukan ditujukan untuk bersih-bersih melainkan hanya bertujuan politik semata.

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami kemerosotan. Karena itu, sangat wajar publik melihat sinis saat DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II.

"Sebab, meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan Pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja," kata Arbi Sanit di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Menurut Arbi, jika memang Pansus serius menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II, sebenarnya memang cukup punya alasan formal. Karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II. Tetapi, asumsi penggunaan Pansus hak angket itu ada tahapannya yakni ketika dianggap ada pelanggaran atas undang-undang bisa dilanjutkan menjadi hak menyatakan pendapat.

Jika hal itu dikaitkan dengan yang berkembang saat ini, dia menilai pembentukan Pansus bukan ditujukan untuk bersih-bersih melainkan hanya bertujuan politik semata.

"Karena yang namanya angket itu kan senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk ngurusin dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya pemerasan politik oleh kelompok tertentu," ujar dia.

Anggapan seperti itu juga menurut Arbi sangat wajar. Karena selain kepercayaan publik terus merosot terhadap DPR, kinerja lembaga legislatif itu dalam setahun pertama periode ini dinilainya sangat jeblok. Makanya, sekarang publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan.

"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," tandas Arbi Sanit. (Ali/Ron)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.