Komisi VI DPR: Harga Komoditas Bahan Pokok Harus Dikendalikan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan menilai harga kebutuhan pokok sulit stabil bila hanya dilakukan melalui wacana. Pemerintah harus berani bertindak dengan membangun tempat penyimpanan bahan pokok di 10 pasar strategis di Jakarta.

"Sangat penting untuk terus dilakukan. Setidaknya, itu bisa meredam kepanikan akibat fluktuasi harga bahan pokok," ujar Heri di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Heri menambahkan tempat penyimpanan bahan pokok tersebut bisa dibangun di pasar-pasar strategis di seluruh Tanah Air. Keberadaan tempat itu dinilainya dapat memangkas mata rantai pasokan komoditas yang panjang dan rawan distorsi.

"Sehingga harga yang diterima konsumen bisa lebih stabil. Dan akhirnya inflasi bisa dikendalikan," ujar dia.

Sejauh ini, lanjut Heri, inefisiensi rantai pasokan membuat harga yang diterima konsumen melonjak hingga 20% dari harga petani.

"Kita sama-sama tahu bahwa kenaikan harga komoditas bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan daging, sebagai akibat inefisiensi pasokan itu telah menjadi penyumbang inflasi terbesar," ujarnya.

"Apalagi angka psikologisnya disebut-sebut bisa mencapai 7%. Karena itu, langkah-langkah pengendalian komoditas bahan pokok harus dengan giat dilakukan," sambung Heri

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, bahwa intervensi harga bahan pokok tidak cukup dilakukan di hilir, tapi juga di hulu. Dia memprediksi dalam 6 bulan ke depan, Indonesia akan mengalami gangguan pasokan akibat kekeringan El Nino.

"Banyak petani-petani kita seperti di Jatim, Jabar, bahkan Papua, yang tidak lagi mau menanam karena ancaman kerugian yang besar," ungkap Heri.

Untuk itu, Kemendag disarankan harus aktif berkoodinasi dengan Kementan dan Bulog dalam rangka menjaga pasokan dan distribusi.

"Peran aktif Bulog untuk membeli bahan pokok langsung dari petani yang kemudian dijual ke pedagang atau lewat depo bahan pokok sangat penting. Sekaligus akan membangkitkan kepercayaan petani untuk menanam karena ada jaminan produksi mereka dibeli dengan harga yang lebih wajar, sebisa mungkin jangan impor. Langkah importasi adalah jalan terakhir," pungkas Heri. (Ali/Mut)