ICW Apresiasi MA Lipatgandakan Hukuman Anas Urbaningrum

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif atas keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang melipatgandakan hukuman terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. ICW menilai langkah itu sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

"‎Itu bagus. Positif," kata Peneliti ICW Emerson Juntho di Kantornya, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Secara khusus, Emerson menilai Hakim Agung Artidjo Alkostar berperan dalam pelipatgandaan hukuman bagi Anas. Baginya, sosok Artidjo menjadi penting dalam pengambilan keputusan tersebut.‎

"Apalagi ada Artidjo di situ. Kalau tidak ada Artidjo belum tentu 2 kali lipat, belum tentu 14 tahun," ujar Emerson. ‎
‎
Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak upaya hukum kasasi yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain menolak, Majelis Kasasi juga memperberat hukuman Anas dari pidana penjara 7 tahun menjadi 14 tahun.

Majelis juga menghukum mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu dengan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

‎Selain itu Anas juga dihukum harus membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 (Rp 57 miliar lebih) kepada negara. Apabila uang pengganti ini dalam waktu 1 bulan tidak dilunasinya maka seluruh kekayaannya akan dilelang dan apabila masih juga belum cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.‎
‎
Majelis Kasasi yang terdiri dari 3 hakim agung, yakni Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme itu mengabulkan pula permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

Majelis berkeyakinan bahwa Anas telah berbuat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi juncto Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 l jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU. (Ali/Mar)