Sukses

Perbaiki Citra, MPR Usul Hanya Agenda Terpenting Diparipurnakan

Hal ini untuk meminimalisir bangku kosong paripurna yang acapkali dipersepsikan ke publik sebagai dewan pemalas.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai, untuk memperbaiki citra DPR, sebaiknya hanya agenda terpenting saja yang dibahas di paripurna. Lantaran, lembaga legislatif itu dinilai sebagai lembaga terburuk oleh publik terkait banyaknya bangku yang kosong saat sidang paripurna.

"Iya dong kan baiknya yang dibawa ke paripurna itu pengambilan keputusan. Jadi semuanya jangan dikit-dikit dibawa ke paripurna. Pemaparan komisi ke paripurna, apalagi hanya mendengarkan Ketua DPR membuka atau hanya menutup masa sidang saja. Kan kalau begitu banyak bangku kosong yang di mana publik menilai DPR kerjanya nggak benar," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Namun demikian, politisi Partai Golkar itu tidak setuju DPR dinilai sebagai lembaga yang paling buruk kinerjanya hanya dilihat dari hadir atau tidaknya anggota Dewan dalam sidang paripurna.

"Kenapa citranya jelek? Seharusnya DPR membuat penataan lebih baik. Seperti masalah bangku kosong di rapat paripurna. Padahal banyak anggota DPR yang kerjanya itu maksimal," ujar dia.

Mahyudin mengatakan, jika agenda sidang tidak terlalu mendesak, tidak perlu diparipurnakan. Hal ini untuk meminimalisir bangku kosong paripurna yang acapkali dipersepsikan ke publik sebagai dewan pemalas.

"Sidang paripurna itu tidak akan penuh kalau tidak sesuai keperluan. Tapi kalau keperluannya urgent, pasti penuh untuk datang membahas," ucap dia.

Dia mencontohkan penutupan atau pembukaan masa sidang yang saat ini turut diparipurnakan. Sidang itu tidak memiliki urgensi mendesak yang mengharuskan semua anggota dewan hadir. "Apa urgensinya? orang kan malas dengar pidato pimpinan," kata Mahyudin.

Untuk itu, dia mengimbau Badan Legislasi (Baleg) mampu menentukan sidang-sidang yang penting diparipurnakan agar citra DPR tidak hilang. Selain itu, DPR juga harus punya target menghasilkan UU dalam setahun. Jika DPR produktif, maka urusan absensi menjadi urutan sekian.

"Ini bukan dalam rangka membangun citra DPR, tapi cuma memperlihatkan yang sebenarnya ke publik. DPR kalau rapat sampai malam itu tidak pernah diberitakan lho. Sehingga citra baik itu berlalu gitu saja," tandas Mahyudin. (Mvi/Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.