Hujan Interupsi Warnai Pembukaan Sidang IV DPR

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas Laporan BPK — Suasana rapat paripurna DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Rapat tersebut untuk mendengarkan laporan dari BPK. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Rapat paripurna pembukaan masa sidang IV DPR RI sedianya digelar dengan singkat karena pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Namun, sidang malah diwarnai hujan interupsi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna mengatakan, paripurna akan dibuka terlebih dahulu dengan pidato pembukaan masa sidang dari Ketua DPR Setya Novanto. Namun, di tengah membacakan isi paripurna, terjadi hujan interupsi dari anggota dewan yang hadir.

Interupsi pertama datang dari Anggota Komisi X Teguh Juwarno Fraksi PAN yang menyampaikan rasa duka citanya terhadap musibah yang menimpa muslim Rohingya. Padahal, interupsi belum diperbolehkan karena waktu yang sangat sedikit.

Anggota dewan yang lain tak menggubris perintah pimpinan DPR yang meminta paripurna langsung ditujukan untuk mendengarkan pidato dari Ketua DPR. Setelah cukup alot, akhirnya anggota dewan pun mengalah dan mau mendengarkan pidato dari Setya Novanto.

"Mari kita dengarkan pidato pembukaan dari Ketua DPR," kata pimpinan rapat, Agus Hermanto di ruang paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

"Bentar saja (pidatonya) Pak Ketua," celetuk salah satu anggota dewan.

"Janganlah singkat-singkat. Kita harus dengarkan seksama pidato dari Ketua kita," balas anggota dewan yang lain.

Dalam pidatonya, Setya Novanto mengatakan masa sidang keempat ini akan menghadapi agenda kerja yang lebih padat. Seperti, di bidang legislasi akan menyelesaikan penyusunan RUU yang menjadi usul DPR. RUU tersebut diantaranya yakni RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU tentang Larangan minuman beralkohol.

"Pimpinan DPR mendorong semua komisi untuk segera menyelesaikan RUU yang sudah dalam proses penyusunan," kata Setya.

Selain itu, dalam pidatonya, Setya juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengizinkan jurnalis asing meliput di Papua. Sebab, hal tersebut dinilai positif untuk membuka informasi kepada masyarakat dunia.

"Tetapi perlu menjadi perhatian jangan sampai kebebasan jurnalis asing di Papua membuka peluang mereka untuk melaksanakan operasi intelijen sebagaimana yang sering ditemukan oleh aparat selama ini," ujar Setya.

Selanjutnya: 'Titipan' ke Jokowi...

2 dari 2 halaman

'Titipan' ke Jokowi

'Titipan' ke Jokowi

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini. Sejumlah anggota DPR pun menitipkan beberapa isu supaya bisa ikut dibahas dalam rapat konsultasi itu.

Hal itu diutarakan sejumlah anggota DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV 2014-2015 yang digelar pada Senin (18/5/2015).

Apa saja 'titipan' untuk Presiden Jokowi tersebut?

Tes Keperawanan

Diawali dari interupsi Fraksi PDIP dari NTT Honing Sanny, rapat paripurna ini jadi ajang penyampaian pendapat dan supaya dimasukkan dalam agenda rapat pimpinan DPR ke Presiden nanti. Dalam interupsinya, Honing mengemukakan perihal tes keperawanan masuk TNI.

"Ada suara keluhan dari masyarakat di dapil (daerah pemilihan) saya, NTT. Banyak anak SMA yang bertanya soal tes keperawanan masuk TNI. Mohon pimpinan mendengarkan aspirasi masyarakat," ujar Honing.

Pengungsi Rohingya

Kemudian, anggota DPR lainnya pun langsung memaparkan pendapatnya. Seperti anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno yang menginginkan masalah Rohingya bisa dibantu pemerintah.

"Kami Fraksi PAN mendorong parlemen Indonesia mengambil inisiatif tegas agar permasalahan Rohingnya dapat diselesaikan. Agar dalam ASEAN Parlementary agar disampaikan concern kita yang sangat besar sebagaimana kita membangun kepedulian. Kita minta pimpinan DPR untuk bergerak membantu warga Rohingnya," ucap dia.

Senada dengan Teguh, anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul meminta supaya pemerintah membantu pengungsi Rohingya ini. Langkah awalnya yang terpenting adalah membawa mereka ke daratan terlebih dahulu.

"Tolonglah TNI menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Baru kita pikirkan langkah selanjutnya," kata Ruhut.

Pemerintah Diminta Fokus

Selanjutnya, anggota Fraksi PKS Refrizal meminta pimpinan DPR yang nanti akan melakukan rapat konsolidasi dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan supaya pemerintah fokus pada program kerja yang dikampanyekan pada masa pemilu lalu.

"Saya ingin pesan ke pimpinan yang mau ke presiden, fokus pada program jangan bikin kacau. PSSI kacau, partai diadu domba, sekarang saatnya fokus pada program," ucap Refrizal.

Senada, Fadholi juga meminta supaya pemerintah fokus pada pembangunan. Sebab, selama masa reses lalu, dia mendapatkan laporan dari masyarakat bila yang dibutuhkan sekarang adalah pembangunan fisik di daerah.

"Usulan dari daerah lebih kepada pembangunan fisik," ujar dia.

Harga Solar

Sementara itu, Bambang menitipkan pesan, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis solar hanya mempertahankan keuntungan, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina. Karena itu, dia mengingatkan perlu ada pertimbangan untuk kebijakan tersebut lantaran solar digunakan oleh transportasi massal dan alat industri yang dampaknya langsung pada masyarakat.

"Sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan salah satu BUMN kita tidak rugi meskipun sebagian BUMN kita (yang lain) sudah rugi. Jokowi buat kebijakan pro-rakyat," imbuh Bambang.

Selesaikan Kasus Benjina

Selanjutnya dari anggota Fraksi PDIP Mercy Barus yang menitipkan adanya gejolak di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Dia juga meminta untuk PT PBR di Benjina untuk ditindak. Sebab, banyak kasus yang terjadi di Benjina.

"Terindikasi kuat terjadi perbudakan fisik, yang melibatkan perusahan multinasional perikanan. Kita meminta PT PBR segera ditutup karena merugikan daerah. Tidak ada dampak ekonomi apa pun pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, yang ada pemiskinan," urai dia.

Mafia Beras

Anggota Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo, mengatakan, carut-marutnya ketahanan pangan, khususnya kebijakan impor beras membuat banyaknya mafia beras bermain. Sebab, dengan melimpahnya beras dari dalam negeri, kemudian akan ditimbun oleh tengkulak yang ujungnya merugikan masyarakat sendiri.