Sukses

Ahok: Makin Banyak PNS yang Maling Dibuang, Kerja Makin Enak

Jika masih ada PNS yang mengeluh soal kesejahteraan, Ahok merasa yang bersangkutan selama ini juga mendapat uang 'haram' dari pekerjaannya.

Liputan6.com, Jakarta - Setelah APBD 2015 DKI Jakarta cair, permasalahan tetap muncul. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga melelang berbagai kegiatan, baik pengadaan barang maupun jasa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak mau pejabat seperti ini berlama-lama memimpin SKPD di Jakarta.

Pria yang karib disapa Ahok itu mengatakan, dirinya akan mengevaluasi kerja para SKPD. PNS eselon 3 dan 4 yang mengisi jabatan itu harus siap dipecat dan tidak mendapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kalau tak kunjung bekerja dengan baik.

"Jadi saya yakin, semakin banyak PNS yang maling dibuang, maka lebih enak kerjanya di Jakarta, tinggal yang baik-baik yang kerja," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (11/5/2015).

Ahok menegaskan tidak memerlukan PNS yang tidak mau bekerja. Terlebih untuk pekerjaan teknis. Banyak pekerja harian lepas (PHL) yang siap bekerja baik, terlebih mendapat fasilitas lengkap dan gaji yang mumpuni.

"Ngapain pusing. Sekarang kita bicara jujur, PNS paling rendah di DKI, belum ada TKD dinamis saja sudah Rp 9 juta, kalau dia kerja benar dia bisa Rp 12 juta sampai Rp 13 juta. Mau kerja di mana kamu?" tegas Ahok.

Karena itu, jika masih ada PNS yang mengeluh soal kesejahteraan, Ahok merasa yang bersangkutan selama ini juga mendapat uang 'haram' dari pekerjaannya.

"Mengapa mereka masih mengeluh? Orang-orang seperti itu karena mereka selama ini mungkin termasuk kelompok yang main," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Ahok, orang yang biasa main-main dengan anggaran tentu menganggap kecil gaji Rp 13 juta sebulan. Padahal jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, gaji itu tidak bisa dicapai.

"Nah kalau gitu saya mendingan keluarin saja yang macam-macam. Saya yakin, waktu saya buka pendaftaran, seluruh PNS yang ada di seluruh Indonesia mau pindah ke DKI kok," pungkas dia. (Ado)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.