Sinyal Reshuffle Kabinet

Oleh Silvanus AlvinLuqman Rimadi pada 06 Mei 2015, 00:08 WIB
Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK semakin menguat. Menteri yang kinerjanya kurang memuaskan akan diganti.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan akan ada perombakan posisi menteri, tapi tidak menjelaskan kapan waktunya. Sementara kabar yang berembus, perombakan menteri akan dilaksanakan usai Lebaran atau Juli 2015.

"Ya tentu (reshuffle) dalam waktu ke depan inilah," kata pria yang akrab disapa JK ini di Kantor Wapres, Jakarta, Senin 4 Mei 2015.

"Belum kita bicarakan waktunya. Tetapi ya saya kira, tentu pada waktunya apabila dipandang perlu," tambah dia.

JK menyampaikan ‎ada beberapa menteri yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, sehingga reshuffle perlu dilakukan. Nantinya akan diisi kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya.

"Ya karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,"‎ ucap JK.

Namun demikian, JK menghela napas ketika diminta tanggapan terkait Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum PKPI Sutiyoso pada 28 April 2015. Kabarnya pertemuan itu membahas soal reshuffle.

"Saya tidak tahu (soal pertemuan di rumah Sutiyoso)," ujar JK singkat.

Presiden Jokowi memilih untuk tidak membicarakan reshuffle kabinet. Dia menyerahkannya kepada sang wapres. ‎

"Ya, tanya Pak JK (soal isu reshuffle). Tanya ini loh Nusantara Sehat, bagaimana‎ sih. Kita kan baru saja bicara soal Nusantara Sehat. Kamu itu bagaimana?" ujar Jokowi usai menerima  143 orang Tim Nusantara Sehat di Istana Negara, Jakarta, Senin 4 Mei 2015 malam.

Senada dengan Jokowi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga memilih tidak mengomentari terkait isu perombakan kabinet. "Saya lagi belajar tidak komentar," ucap Andi.

Serahkan Nasib ke Jokowi

Informasi yang didapat Liputan6.com, kabar reshuffle akan dilakukan sekitar 3 bulan mendatang atau menunggu Lebaran usai. Ada beberapa menteri yang diisuka‎n diganti, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang namanya disebut-sebut akan di-reshuffle enggan menanggapinya terlalu jauh. Politisi Partai Nasdem itu menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Kalau itu tanya ke Pak JK, saya kan nggak punya hak buat bicara itu. Kita serahkan ke pimpinan," ujar Tedjo.

Menurut Tedjo, selama lebih dari 6 bulan bertugas di Kabinet Kerja, Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung isu reshuffle. Selama ini, presiden memang sering memanggil para menteri secara khusus. Namun pemanggilan tersebut tidak pernah membahas soal perombakan kabinet.

"Harusnya tanya Pak Jokowi, jangan tanya saya. Dia memberikan arahan secara umum kepada kami, yang penting kita bisa kerja sama antarkementerian dan lembaga.‎‎ Selalu disampaikan tiap rapat, semua kementerian harus kerja sama," ucap Menko Polhukam.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga enggan menanggapi isu reshuffle. Menurut purnawirawan TNI bintang empat itu, bila Jokowi melakukan reshuffle, maka keputusan tersebut akan diambil secara tertutup tanpa pemberitahuan lebih dulu.

"Kalau Pak Jokowi mau reshuffle ngomong ke menteri, ya nggak mungkinlah. Diam-diam saja, tahu-tahu kena aja, kan begitu," ucap Ryamizard.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. "Nggak tahu saya, itu kan (urusan) Pak Jokowi," pungkas Ryamizard Ryacudu.

Tetap Kalem

Ferry Mursyidan Baldan juga memilih menanggapi dengan santai wacana reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Menteri Agraria dan Tata Ruang kabinet pemerintahan Jokowi-JK mengaku telah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

"Mau (reshuffle) pas Lebaran, mau mudik, mau kapan, enteng-enteng sajalah. Normal saja hidup‎," kata Ferry Musyidan Baldan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa 5 Mei 2015.

"Kita ini namanya ditugaskan, diminta, ditugaskan untuk membantu. Pada saat dia (Presiden Jokowi) tidak merasa terbantu masa kita harus marah ke dia. Tenang saja, kalem sajalah," tambah Ferry.

Politisi Partai Nasdem ini mengaku tak mau mengklaim jika dirinya sudah bekerja dengan benar. Semua diserahkannya kepada masyarakat. Bila pekerjaannya baik, kata dia, pasti masyarakat mendapat manfaatnya. Dia menjelaskan, kementeriannya selalu melakukan evaluasi setiap pekan. Bila ada program yang tidak berjalan baik, akan selalu dicarikan solusinya.

Ferry menyebut wajar bila Presiden mengevaluasi menteri-menterinya. Namun baik atau buruknya nilai hasil evaluasi, ungkap dia tidak diketahui menteri sama sekali. ‎"Ya kan dia (Jokowi) bukan guru yang bagi rapor ke kita. Tugas dia pimpinan," tandas Ferry.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu menteri harus siap bila diganti oleh Jokowi, termasuk dirinya.

"Itu hak Presiden, harus ikhlas. Semua menteri itu harus bersyukur pada saat diberikan kepercayaan sebagai pembantu Presiden dan harus ikhlas apabila pada waktunya Presiden melakukan pergantian. Mesti siap semua menteri," kata Yudd‎y di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu 25 April 2015.

Politisi Hanura ini menegaskan, Jokowi pasti melakukan evaluasi terhadap anggota Kabinet Kerja tiap hari. Selain, plus-minus dari bawahannya kemungkinan telah diketahui dan menjadi catatan khusus bagi Jokowi.

"Pak Jokowi bukan tipe yang mudah dipengaruhi, apalagi dengan politik dagang sapi," tandas Yuddy.

Sementara itu, anggota DPR Bambang Soesatyo menilai tim ekonomi Kabinet Kerja tidak sensitif tentang harga kebutuhan pokok masyarakat yang terus naik.

"Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang anjlok. Maka, reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet," kata Bambang di Jakarta, Minggu 3 Mei 2015.

Para menteri ekonomi di Kabinet Kerja, kata Bambang, tampaknya tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja setelah Presiden mengubah kebijakan subsidi energi.

"Dampaknya sangat luas dan strategis, karena menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja," ujar Bambang Soesatyo. (Mvi/Ans)