Organda DKI Jakarta: Pemprov Tidak Beri Solusi Nasib Bus APTB

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menilai, Pemprov tidak memberikan solusi terkait nasib pengoperasian Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di jalur bus Transjakarta. Pemprov hanya memberi opsi tanpa solusi.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, dalam rapat awal April 2015 di Dinas Perhubungan, Organda dan Operator APTB hanya diberikan 2 opsi. Pertama, APTB dapat beroperasi seperti yang sudah dijalani selama ini dan harus mengangkut penumpang yang pindah dari Transjakarta ke APTB tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemda DKI atau Transjakarta serta Surat Perintah Membayar (SPM)-nya harus sama dengan Transjakarta.

Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan koridor Transjakarta. "Jadi dalam rapat tersebut tidak sama sekali membahas perhitungan tarif rupiah/km," tegas Shafruhan, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2015).

Dalam rapat, kata Shafruhan, dia juga meminta opsi lain kepada Kepala Dinas Perhubungan terkait hal ini. Tapi, opsi itu tidak juga diberikan.

"Untuk itu Organda DKI melakukan rapat dengan operator APTB dan hasil rapat memutuskan akan mengambil opsi 2," jelas dia.

Shafruhan juga sudah mengirim surat Kedishub untuk melaporkan hasil rapat Gubernur DKI Jakarta. Sebab, kalaupun APTB mengambil opsi 1, berarti operator akan memberi subsidi karena penumpang Transjakarta tidak perlu bayar untuk naik APTB. Hal itu dinilai sangat janggal.

"Untuk itu kami berharap kepada gubernur agar mengevaluasi ulang, apakah 2 opsi tersebut pantas diberikan kepada operator-operator APTB yang selama puluhan tahun membantu Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum," kata Shafruhan.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Ahok tak mau ambil pusing soal kisruh antara operator APTB dengan PT Transjakarta. Bagi dia, kalau APTB tidak mau bergabung dengan sistem Transjakarta, silakan beroperasi sendiri, dengan tidak masuk jalur Bus Transjakarta.

Dia tidak masalah bila APTB hanya beroperasi sampai ujung jalur bus Transjakarta. Sebab, pemprov DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan kota-kota penyangga seperti Tangerang dan Bekasi untuk memperluas jaringan Transjakarta.

Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus operasional Bus APTB di Ibukota. Ada sejumlah alasan Pemprov ingin mengambil kebijakan tersebut. Salah satu alasan, APTB kerap 'ngetem' atau berhenti sembarangan di jalan untuk menampung penumpang, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat.

Karena itu, Gubernur Ahok pun menawarkan penyinergian operasional antara bus APTB dengan bus Transjakarta. Syaratnya, operator bus APTB dibayar rupiah per kilometer. Bila setuju, bus APTB boleh melintasi jalur Transjakarta. Jika tidak setuju, bus tersebut tidak boleh beroperasi dan masuk busway atau jalur Transjakarta. (Mvi/Mut)