Alasan Pejabat KPK Diperiksa dalam Kasus Denny Indrayana

Oleh Oscar Ferri pada 31 Mar 2015, 19:09 WIB
Diperbarui 31 Mar 2015, 19:09 WIB
Denny Indrayana Datangi KPK
Perbesar
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Kedatangan Denny untuk membahas berbagai persoalan yang kini dihadapi KPK bersama pimpinan KPK. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pengaduan Masyarakkat (dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Marjono menjadi saksi di Mabes Polri untuk kasus dugaan korupsi program payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 yang telah menjerat Denny Indrayana.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, pemeriksaan Eko sebagai saksi ini lantaran yang bersangkutan pernah hadir memenuhi undangan Kementerian Hukum dan HAM saat sosialisasi proyek payment gateway tersebut.

"Karena Eko adalah salah satu undangan dalam pertemuan yang bahas sosialisasi PG (payment gateway)," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/3/2015)

Priharsa menjelaskan, pertemuan itu dilakukan sebelum program payment gateway senilai Rp 32,4 miliar tersebut diluncurkan. "Sebelum PG diluncurkan. Sekitar Juni 2014," ucapnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri secara resmi telah menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program payment gateway 2014. Ia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik di kementerian yang saat itu dipimpin politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin.

Dalam proyek yang berlangsung Juli-Oktober 2014 itu, terdapat dugaan pungutan tidak sah yang berasal dari pembuatan paspor sebesar Rp 605 juta. Selain Denny, penyidik menduga ada keterlibatan 2 vendor proyek tersebut, yaitu PT Nusa Inti Artha dan PT Finnet Indonesia. (Gen/Yus)