Kisruh APBD DKI, Normalisasi Sungai Ciliwung Terancam Gagal

Oleh Bima Firmansyah pada 26 Mar 2015, 06:37 WIB
Diperbarui 26 Mar 2015, 06:37 WIB
Pengerukan Lumpur di Kali Inpeksi Ciliwung
Perbesar
Untuk menjaga kondisi sungai tetap baik dan lancar, Pemprov DKI mengerahkan sebuah ekskavator untuk mengeruk lumpur di kali inspeksi Ciliwung, Jakarta, Selasa (3/3/2015).(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Bogor - Pemkab Bogor belum mengetahui kelanjutan dana hibah dari Pemprov DKI. Hal ini membuat proyek normalisasi SungaiĀ Ciliwung terancam gagal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menduga tertundanya kucuran dana ini lantaran ada kisruh APBD antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Untuk itu, ia berharap konflik itu berakhir, sehingga normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan.

"Mungkin karena ada kisruh APBD itu. Tapi mudah-mudahan persoalan Permprov dengan DPRD Jakarta bisa terselesaikan secepatnya. Kami mengajukan 100 miliar, tapi Pemprov DKI Jakarta hanya menyetujui 67 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutannya," kata Adang di Bogor, Rabu (25/3/2015).

Menurut dia, dana hibah tersebut sangat diperlukan untuk membantu kegiatan-kegiatan kelanjutan program penanggulangan banjir Jakarta. Dari Rp 67 miliar tersebut dialokasikan untuk program normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dengan melakukan penanaman pohon, pembuatan biopori, pembuatan sumur resapan di sepadan Sungai Ciliwung.

Selain normalisasi DAS Ciliwung, Pemda Bogor juga menganggarkan pembebasan lahan perluasan Situ Cikaret dan Situ Kebantenan. Juga pengadaan dua unit excavator dan dua unit pengeruk (Ponton) dan lima unit truk.

Selain untuk normalisasi sungai, terang Adang, dana hibah tersebut juga termasuk dalam penataan lahan pasar hewan di Jonggol, pembangunan rumah pemotongan hewan di Cibinong, Citaringgul, dan Jonggol. Dalam bidang penataan transportasi Jakarta akan membantu pembangunan empat halte Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

"Program tersebut kemungkinan besar ditunda kalau dana hibah tersebut tidak cair maka. Pemkab Bogor bisa saja mengambil alih program-program tersebut, namun PemkabĀ Bogor sendiri mempunyai keterbatasan anggaran dan prioritasnya buka itu (normalisai sungai). Tapi kami yakin, DKI Jakarta masih berkomitmen untuk membantu," tandas Adang.