PDIP: Pansel MK Bentukan Presiden Jokowi Tak Dapat Diintervensi

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menilai surat MK No 2777/HP.00.00/12/2014 tgl 11/12 tentang keberatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo karena memilih pakar hukum tata negara Refly Harun dan advokat senior Todung Mulya Lubis sebagai anggota Pansel calon hakim konstitusi, sebagai sikap yang berlebihan. Bahkan MK cenderung mengintervensi presiden.

"Pembentukan Pansel maupun nantinya penetapan hakim konstitusi dari unsur Presiden merupakan wewenang presiden yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun (termasuk oleh MK). Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 telah menjamin hal tersebut yaitu: MK mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Untuk menjamin proses penetapan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif sesuai perintah Pasal 19 UU MK, maka Presiden membentuk Pansel untuk membantunya," ujar Basarah melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Menurut dia, dalam Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 menyebutkan wewenang MK. Dalam pasal-pasal tersebut tidak diatur wewenang untuk terlibat atau ikut campur dalam pembentukan Pansel maupun penetapan hakim konstitusi oleh Presiden.

"Melalui surat tersebut, MK secara nyata telah melanggar UUD 1945, padahal MK seharusnya menjadi penjaga UUD 1945," ucap dia.

Basarah juga menduga, surat MK tersebut mengindikasikan ada kepentingan politik Ketua MK Hamdan Zoelva.

"Surat keberatan MK sarat dengan nuansa kepentingan politik Ketua MK Hamdan Zoelva, mengingat Hamdan telah menyatakan berminat maju kembali untuk periode ke-2. Muncul kesan bahwa Hamdan ingin Pansel diisi orang-orang yang mendukungnya. Surat ini juga bentuk arogansi Ketua MK yang menganggap Presiden seakan tidak mampu memilih figur Pansel yang independen dan obyektif," tegas dia.

Dia mendesak MK untuk segera menarik kembali surat tersebut karena telah meruntuhkan kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan yang harusnya bebas dari pengaruh kepentingan politik.

"Saya juga meminta kepada Presiden dan Pansel untuk tetap bekerja  dalam  memilih hakim konstitusi yang berintegritas, adil dan negarawan serta tidak terpengaruh dengan intimidasi Ketua MK melalui suratnya karena  tidak memiliki dasar hukum," pungkas anggota komisi III DPR itu.