Ketua Komisi X DPR: Pemerintah Terburu-buru Setop Kurikulum 2013

Oleh Taufiqurrohman pada 08 Des 2014, 21:06 WIB
Diperbarui 08 Des 2014, 21:06 WIB
Buku Kurikulum 2013
Perbesar
(Liputan6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky sangat menyayangkan sikap pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kembud Dikdasmen) yang menyetop kurikulum 2013. Padahal, Kurikulum 2013 adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum yang sudah diterapkan sebelumnya.

"Kami sayangkan atas pembatalan itu karena terburu-buru, karena kurikulum ini disusun untuk memperbaiki Kurikulum 2006. Basis 2013 agarĀ siswa berkarakter dan kompetensi anak itu dibutuhkan dalam era globalisasi," kata Riefky di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Politisi Partai Demokrat itu mengakui memang di beberapa daerah masih terdapat kekurangan dalam hal teknis mengimplementasikan Kurikulum 2013 tersebut. Namun dihentikannya kurikulum tersebut bukanlah sebuah solusi.

"Dalam implementasinya di Aceh, Jatim, Bali, Sulawesi, Kalimantan memang ada kekurangan dalam implementasi pelatihan-pelatihan guru, sarana dan prasarana, dan sistem penilaian guru belum terbiasa. (Tapi) permasalahan teknis diselesaikan dengan teknis bukan mundur membuat perubahan kebijakan," ujar dia.

Kendati masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, Riefky menegaskan, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah tersebut, ternyata para tenaga pengajar dan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait mendukung penuh kurikulum 2013.

"Substansinya bagus, karena kunjungan di daerah Dinas Pendidikan, PGRI, siswa prinsipnya Kurikulum 2013 sangat baik untuk persiapkan dan untuk keterampilan dan berkarakter. Memang semuanya butuh waktu," beber Riefky.

Untuk itu, Riefki mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menbud Dikdasmen Anies Baswedan untuk mencari solusi terkait Kurikulum 2013 tersebut.

"Kami akan sikapi raker Januari nanti, tapi kami sayangkan sikap buru-buru menghentikan Kurikulum 2013 itu. Ini akan berdampak pada publik dan siswa. Tapi kami akan minta pemerintah kembali ke Kurikulum 2013," tandas Teuku Riefky. (Ali/Ans)