Kapolri: Koban Tewas Demo Makassar Bukan Ditabrak Water Cannon

Dalam simulasi pengamanan aksi massa polisi juga memeragakan penggunaan kendaraan water cannon sebagai upaya membubarkan massa (Liputan6.com/ Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman membantah tewasnya seorang warga saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Makassar akibat terlindas kendaraan meriam air atau water cannon polisi. Ia menegaskan, korban tewas karena terjatuh.

"Bukan tertabrak tetapi dia jatuh," kata Sutarman di Markas Besar Kepolisian Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menurut dia, korban yang meninggal itu dikarenakan terinjak-injak warga yang diusir polisi. Demonstrasi saat itu berujung pada kerusuhan massal.

"Itu masih 200 meter dari itu. Jadi mungkin itu terkena lemparan batu lalu jatuh dan terinjak-injak," ungkap Sutarman.

Polisi, sambung Sutarman, masih melakukan serangkaian penyelidikan tentang itu. Pria yang diketahui bernama Muhammad Arif (20) itu, ditemukan meninggal dengan luka di kepalanya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Agus Rianto menyatakan, hasil pemeriksaan dari dokter forensik, korban tewas diduga diakibatkan benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa saat ditemukan posisi korban dalam keadaan tertelungkup. Agus melanjutkan dalam pemeriksaan lainnya dokter menemukan luka robek 6 cm di bawah rambut pada kepala bagian belakang.

"Ditemukan satu gigi dalam keadaan copot. (Kepala) Dimungkinkan akibat benda tumpul. Jadi, korban meninggal dunia bukan terlindas mobil polisi," tutup Agus.

Komentar Anggota DPR

Sementara, anggota DPR RI dari PKB Maman Imanulhaq menilai sikap represif yang dipertontonkan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM telah mencoreng muka Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Menurut pemimpin Pondok pesantren Mizan Majalengka ini, aksi kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian harusnya tidak terjadi mengingat polisi sebagai pengayom masyarakat.

"Ini sudah di luar batas kewajaran dan mencoreng citra pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat," ujar dia di Jakarta, Jumat 28 November 2014.

Dengan tegas, pria yang akrab disapa Kang Maman ini pun meminta Presiden Jokowi untuk menegur keras Kapolri. Sebab, bila dibiarkan pemahaman publik akan negatif terhadap Jokowi dan hal itu akan berdampak buruk untuk ke depannya.

"Jika dibiarkan polisi tetap melakukan tindakan represif tersebut, maka pemerintahan JKW-JK akan dicap sebaga irezim yang represif dan antikritik,"tandas Maman Imanulhaq.