Ahok Ingin Bank DKI Deteksi Warga Miskin Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menggunakan Bank DKI untuk mendeteksi warga kurang mampu di Ibukota. Sekaligus, membantu Badan Pusat Statistik (BPS) mendata penduduk yang masih berada di garis kemiskinan. Karena selama ini, pendataan hanya bersifat statistik.

"Lama-lama kita bisa mengontrol semua orang yang miskin, dicocokkan dengan data BPS. Kalau dia bilang 50% orang tidak mampu, berada di bawah garis kemiskinan, siapa dia?" kata pria yang karib disapa Ahok itu usai acara Peduli Ramadan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

"Ini harus tahu kan siapa yang miskin. Kalau nggak, gimana kita bantu?" ucapnya.

Karena itu, agar Bank DKI dapat mendeteksi siapa saja warga tak mampu di Jakarta, pihaknya menerapkan non-cash transaction (NCT) atau sistem non-tunai pada penyaluran bantuan. Seluruh informasi warga yang menerima bantuan didata oleh Bank DKI.

Misalnya, Kartu Jakarta Pintar (KJP). Warga diminta membuka rekening bank agar identitas mereka terdaftar. Begitu juga untuk penerima zakat, infaq, dan sedekah. Menurut Ahok sebaiknya digabung dengan data sosial, sekolah, dan kesehatan.

"Lebih baik disatukan. Supaya kita tahu siapa yang benar-benar miskin. Kita bisa selesaikan dengan baik. Saya mau semuanya di bank karena penyimpanan yang baik itu di bank. Tapi ini bertahap lah," jelas Ahok.

Dengan transaksi yang berlaku secara non-tunai, selain membantu mendata warga DKI yang kurang mampu juga sebagai antisipasi penyelewengan dana bantuan. Karena menurutnya aliran dana di bank dapat dikontrol dan diawasi dengan sistem ini.

"Saya tugaskan sistem seperti itu, nggak mau pakai amplop-amplopan lagi. Kita juga nggak tahu isinya berapa. Kalau ada oknum nakal yang nyolong gimana?" katanya. (Yus)