Mengenal Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Cagar Alam yang Bakal Dilelang dan Dijadikan Resor

PT. LII disebutkan memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan lahan seluas 10ribu hektare yang berkonsep sadar lingkungan dari pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan, mengelola, dan melestarikan Cagar Alam Widi secara berkelanjutan dengan mendirikan akomodasi ramah lingkungan yang harmonis dengan alam.

Hak tersebut meliputi setidaknya 50 'kunci' eco-resort/akomodasi mewah untuk dikembangkan selama beberapa tahun ke depan, dengan kapasitas maksimum 500 kunci tersebar di 17 pulau. Satu kunci dimaksud adalah izin untuk mengembangkan vila dengan 1--8 kamar.

Jumlah kamar tersebut terbatas hanya pada total luas atas tertutup seluas 16,5 hektare. Izin untuk membangun laguna internal berpotensi didapat di delapan pulau lainnya sehingga total pulau potensial yang dapat dikembangkan menjadi 25 buah dengan tambahan area atap tertutup seluas 20 hektare.

Dalam klausul pelelangan, setiap pemilik diharuskan untuk mendirikan bangunan yang semi permanen atau non-permanen. sesuai dengan area penggunaan yang ditentukan. Itu termasuk dalam batas maksimum luas atas tertutup yang menyentuh kurang satu persen dari total tanah dan 0,005 persen dari luas cagar alam.

LII juga menggandeng Bill Bensley, arsitek perancang hotel sekaligus pendiri studio desain Bensley yang berbasis di Bangkok dan Bali. Ia dikatakan telah merancang tiga resor ramah lingkungan di dalam cagar alam. Para pembeli nantinya bisa menggunakan desain tersebut, tetapi sifatnya opsional.

Pihak pelelang juga menyinggung peran masyarakat setempat yang tinggal di pulau utama. Mereka dijanjikan manfaat dari pelatihan keterampilan dan berbagai kesempatan kerja. Beberapa akan dijadikan penjaga hutan dan bergabung dengan tim ahli konservasi internasional. 

"Pusat Konservasi Cagar Alam Widi akan memimpin program penelitian mutakhir termasuk penandaan, pelacakan, dan pemantauan spesies ikonik dan terancam punah. Memulai salah satu misi konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang paling penting dari satu generasi," sambung pernyataan Sotheby's.

Sementara, Charlie Smith, wakil presiden eksekutif Sotheby's Concierge Auctions untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, mengungkapkan dengan jelas harapannya atas pelelangan itu. "Semua miliuner bisa memiliki pulau pribadi, tapi hanya satu yang bisa memiliki kesempatan eksklusif tersebar di di lebih dari 100 pulau," ujarnya dalam pernyataan resmi, dikutip dari CNN. 

Para penawar lelang diminta menaruh deposit sebesar 100ribu dolar AS. Meski terkesan murah, biaya pemeliharaan dan infrastruktur sangatlah tinggi. Menurut Stacy Fischer Rosenthal, residen perusahaan perjalanan kelas atas Fischer Travel Enterprises, kepada CNN, hal itulah yang membuat kepemilikan sebuah pulau menjadi mahal.

"Banyak pulau tidak memiliki struktur yang ada, dan beberapa pemilik tidak hanya harus membangun rumah tetapi juga memasang pipa ledeng, listrik, dan infrastruktur lainnya jika mereka ingin tinggal di sana. Tambahkan ke transportasi itu, biaya terbang makanan dan staf masuk dan keluar, dan memiliki sebuah pulau bisa menjadi sangat mahal dengan sangat cepat," ujarnya.

Sementara, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh. "Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat/individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," kata Jodi, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga muncul kabar lelang tersebut. 

Jodi mengatakan, apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan/subjek hukum nasional, proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.  "Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," ujarnya.