Sukses

Jokowi Setujui Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo dan Padar Rp3,75 Juta, Begini Alasannya

Presiden Jokowi meminta agar wacana kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Padar tidak dibawa ke mana-mana.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji keindahan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepala negara menilai, Labuan Bajo punya daya tarik tersendiri. Wilayah ini juga satu satunya di dunia yang memiliki komodo.

"Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan-pemandangan bagus, pantainya cantik dan di dunia yang enggak ada, enggak ada di tempat lain itu ada yaitu Komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca," ucapnya saat meresmikan perluasan Bandar Udara Komodo di NTT, Kamis (21/7/2022), melansir kanal News Liputan6.com.

Dalam kesempatan itu, Jokowi angkat bicara mengenai rencana wacana kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp 3,7 juta mulai 1 Agustus 2022 yang diprotes masyarakat.

Presiden Jokowi mendukung kenaikan tarif tiket masuk ke Taman Nasional Komodo dari Rp150 ribu per kunjungan menjadi Rp3,75 juta per tahun. Diamenyebut kenaikan tarif itu menjadi upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus meningkatkan ekonomi pemerintah setempat lewat pariwisata.

"Jadi kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin ada peningkatan ekonomi lewat tourism, lewat wisatawan, ini harus seimbang," ucap Jokowi dalam keterangan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7/2022).

Jokowi mengatakan komodo tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, serta Pulau Padar. Program konservasi hewan reptil itu akan dilakukan secara khusus di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Jokowi menambahkan, wisatawan masih bisa melihat komodo di Pulau Rinca dengan tarif yang masih sama. Ia pun mengingatkan komodo yang tersebar di beberapa pulau itu sama, tak ada yang beda.

"Jadi kalau mau melihat komodo, silakan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarannya berapa? Tetap. Tapi kalau mau 'wah pak, saya ingin sekali pak lihat yang di Pulau Komodo,' ya silakan tidak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda, simpel aja kan," ujarnya.

"Jadi jangan dibawa ke mana-mana. Karena apa? Lingkungan ada bagian-bagiannya, konservasi juga ada bagiannya, wisata juga ada bagiannya, semua ini adalah masukan mereka dan harus kita hargai masukan mereka," sambungnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Tarif Diskriminatif

Sebelumnya, masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,75 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022. Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, pada 18 Juli 2022.

Rencana kenaikan ini juga mendapat kritik dari Ahli Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi.  Menurutnya, kebijakan penyesuaian tarif tiket ini diskriminatif. Mengingat, besaran tarif yang diputuskan hanya akan mengakomodir kelompok wisatawan menegah ke atas dan menyulitkan kelompok ekonomi miskin untuk mengunjungi TN Komodo.

"Bagi saya setiap destinasi wisata sangat terbuka untuk dikunjungi oleh siapapun. Wisata Komodo bukan mendiskriminasi sebagai wisatawan kaya atau wisatawan miskin," ujarnya pada Merdeka.com, Minggu (17/7/2022), dilansir dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Selain bersifat diskriminasi, Taufan mengatakan penyesuaian tarif tiket tersebut akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Sehingga, dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas pariwisata. "Selain mempertimbangkan sisi konservasi juga harus mempertimbangkan sisi kesejahteraan masyarakat yg bergantung hidup dari sektor pariwisata," terangnya.

Karena itu, Taufan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan penyesuaian tarif masuk TN Komodo menjadi sebesar Rp3,75 juta per orang. Hal ini demi melindungi kesejahteraan masyarakat yang bergantung hidup dari sektor pariwisata.

3 dari 4 halaman

Penolakan Organisasi Pelaku Pariwisata

Selain itu, setidaknya sudah ada 13 organisasi pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sepakat menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo.

Wakil Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTT Robert Waka di Kupang, Jumat mengatakan 13 organisasi pelaku pariwisata tersebut di antaranya Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Kapal Wisata (Askawi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

"Selain itu juga ada Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar), Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp), Astindo, Insan Pariwisata Indonesia (IPI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar), Barisan Pengusaha Labuan Bajo (BPLB) dan Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas)," katanya.

Robert mengatakan bahwa pernyataan sikap dari sejumlah organisasi pelaku pariwisata itu sudah ia serahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata NTT Sony Libing dengan harapan agar pemerintah NTT bisa mempertimbangkan kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo menjadi Rp3,75 juta per orang.

4 dari 4 halaman

Melindungi Komodo

Menurut mereka, kenaikan harga tiket ke Pulau Komodo hanya akan bisa dijangkau oleh pasar menengah ke atas. Bahkan sampai saat ini belum ada survei terkait besaran jumlah segmen tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Sony Lobing menyebut, kenaikan harga tiket menjadi Rp3,75 juta dan pembatasan pengunjung di TN Komodo telah melalui proses kajian. Menurutnya, harga tiket itu sebanding dengan biaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, tiket sengaja dinaikkan untuk melindungi fauna Komodo agar tidak punah. Menurut Sandiaga, kenaikan harga untuk pembatasan kunjungan, yang membuat keberlanjutan hidup Komodo semakin baik dan menjaga ekosistem lingkungan di Pulau Komodo.

"Pulau Komodo sangat sedikit, sangat minim dan untuk menjaga agar Komodo tak punah dan bagaimana lingkungan di sana tetap terjaga itu perlu ada pembatasan. Jadi nanti akan komunikasikan seperti apa," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.