Budaya Kerja Tak Sehat hingga Pelecehan Hantui Karyawan Korea Selatan Saat Kembali ke Kantor

Banyak juga yang memilih untuk berhenti karena takut melaporkan pelecehan tersebut akan merusak prospek pekerjaan mereka di masa depan. Perempuan dan pekerja paruh waktu atau pertunjukan lebih mungkin menjadi korban, sementara supervisor dan manajer adalah pelaku yang paling umum, kata laporan itu.

Banyak responden survei mengatakan kesehatan mental mereka memburuk karena pelecehan, meskipun hanya sedikit yang mencari pengobatan atau konseling setelah mengalami depresi, insomnia, kurangnya motivasi dan masalah lainnya. Gapjil, kata dalam bahasa Korea untuk mereka yang berkuasa yang menguasai bawahannya, telah lama menjadi masalah umum di negara ini, terutama di kalangan keluarga elit yang mendominasi bisnis dan politik Korea Selatan.

Masalah ini mengemuka pada 2019 ketika Lee Myung-hee, anak pemilik Korean Air, dituduh melecehkan stafnya secara fisik dan verbal. Ia juga disebut melemparkan gunting logam ke tukang kebunnya dan memaksa anggota staf lain untuk berlutut setelah lupa membeli jahe.

Lee diberi hukuman percobaan pada 2020, yang memungkinkan dia untuk menghindari waktu penjara jika dapat menghindari melakukan kejahatan lain selama tiga tahun. Hukuman itu dipandang sebagai pukulan bagi para aktivis hak-hak buruh.

Selama masa jabatannya, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang meninggalkan kantor pada Mei, telah berulang kali berjanji untuk mengatasi "gapjil", yang ia gambarkan sebagai "kejahatan di tempat kerja terkemuka." Bukan hanya intimidasi yang menjadi masalah di tempat kerja Korea, diskriminasi gender juga mengakar, terutama selama wawancara kerja, ketika perempuan sering ditanya tentang rencana mereka untuk menikah atau memiliki anak.

Pada 2019, Korea mengeluarkan undang-undang yang mendikte bahwa bos yang secara tidak adil memecat pekerja karena mengeluh tentang intimidasi menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda 30 juta won (Rp345 juta). Laporan pelecehan kantor menurun setelah undang-undang muncul, dan terlebih lagi selama pandemi ketika sebagian besar karyawan bekerja dari rumah, menurut laporan hari Minggu. Tetapi, laporan kembali meningkat dalam beberapa bulan terakhir ketika orang-orang kembali ke kantor.

Pada 2017, sebuah studi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea menemukan bahwa lebih dari 73 persen responden pernah mengalami pelecehan dalam satu tahun terakhir, sementara seperempatnya mengalami pelecehan lebih dari sekali seminggu. Pengacara Shin Hana, yang memberikan nasihat kepada karyawan yang mengalami pelecehan di tempat kerja, menyambut baik undang-undang tersebut.

"Sangat penting bahwa sekarang akan tertanam di benak orang bahwa itu ilegal, bahwa itu adalah sesuatu yang dapat mereka laporkan dan sekarang ada kewajiban untuk melindungi karyawan," kata Shin, yang bekerja untuk hotline bernama Gapjil 119, yang dibentuk untuk korban penyalahgunaan kantor.

Gapjil adalah kata dalam bahasa Korea yang mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan oleh atasan atas bawahannya. Hotline Shin bekerja untuk panggilan lapangan antara 80 dan 100 orang per hari, dengan banyak masalah pelaporan yang mirip dengan gangguan stres pascatrauma, termasuk serangan panik spontan, insomnia, dan fobia yang tidak dapat dijelaskan.

Shin mengatakan bahwa sebelum undang-undang baru, tidak ada batasan hukum untuk pelecehan di tempat kerja. Undang-undang ketenagakerjaan hanya mengamanatkan bahwa pengusaha harus menyediakan lingkungan kerja yang aman.

Kenyataannya, hal itu tidak banyak berpengaruh karena banyak tempat kerja terus berjalan dengan gaya kaku dan top-down yang disukai oleh banyak perusahaan keluarga yang dikelola negara. "Majikan memiliki sikap mengatakan, 'Saya membayar Anda, jadi saya memiliki Anda.' Mereka percaya mereka bisa membeli orang itu," kata Shin.